Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Surat palsu tersebut berisi permintaan kepada tempat ibadah, yayasan, dan panti yang telah disurvei oleh tim bentukan bupati untuk melengkapi persyaratan tertentu. Antara lain rekening bank dan menyertakan laporan penggunaan donasi. Di bagian bawah surat ada tanda tangan dan stempel sekretariat daerah.
“Dalam surat itu seolah-olah mau ada bantuan terkait penanganan Covid-19. Diedarkannya ke lembaga-lembaga sosial. Saya dapat laporan soal itu, saya sampaikan ke teman-teman OPD (organisasi perangkat daerah) untuk tidak menanggapi itu. Kop, tanda tangan, dan stempelnya jelas-jelas palsu," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri Haryono, Senin (26/7).
Apakah sudah ada laporan terkait korban dari surat palsu itu? Sekda belum mendapatkan informasi. “Suratnya tertanggal 24 Juli. Begitu dapat, langsung saya beritahukan ke OPD-OPD untuk mengomunikasikan dengan organisasi dan lembaga di wilayahnya agar bisa diantisipasi," imbuhnya.
Kejadian tersebut belum dilaporkan secara resmi ke polres setempat. Meski demikian, Haryono mengaku telah ada koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Berkaca dari fenomena tersebut, sekda mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena modus penipun beragam. Selain lewat surat palsu, belum lama ini pelaku yang mencatut nama menjabat menelepon sejumlah calon korbannya.
Beredarnya surat palsu tersebut juga menjadi perhatian Bupati Wonogiri Joko Sutopo. “Ketika menemukan sesuatu yang tidak wajar, mencurigakan, atau tidak sesuai dengan regulasi, jangan direspons. Segera lakukan klarifikasi. Bisa klarifikasi ke level kepala desa, pak camat, WhatsApp Halo Pak Jekek atau WhatsApp Bupati. Kami harapkan masyarakat berhati-hati. Di era kedaruratan seperti ini, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” urai dia. (al/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


