Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penghargaan diserahkan secara virtual oleh menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Pemkab Wonogiri yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) Setyo Sukarno, Kamis (29/7).
Diterangkan Setyo Sukarno, penghargaan tersebut merupakan kali pertama diraih Kota Sukses dan butuh proses panjang. "Sejak 11 tahun lalu dicanangkan untuk mendapatkan predikat KLA. Pemkab juga telah memiliki Perda (Peraturan Daerah) KLA,” jelasnya.
Ada sejumlah indikator yang dinilai sebelum memberikan predikat KLA kepada Wonogiri. Mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan anak.
Menurut wabup, penghargaan tersebut memiliki konsekuensi dalam peningkatan pelayanan. "Pelayanan dan fasilitas harus ramah anak. Setiap tahun ada evaluasi. Predikat ini harus dipertahankan dan berkomitmen menuju tingkat yang lebih tinggi. Pemkab bertekad melakukan perbaikan terus menerus untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” urainya.
Lebih lanjut diterangkan Setyo Sukarno, pemkab telah meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, menurunkan angka perkawinan anak, penanganan bencana, serta kabupaten yang memiliki kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus.
Selain itu, pemkab memberikan penghargaan kepada kepala sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak, kepala puskesmas yang menerapkan pelayanan ramah anak dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan upaya pencegahan dan respons cepat saat terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungannya masing-masing.
Berikutnya upaya dalam pemenuhan hak-hak anak baik di bidang sipil, pendidikan, hak waktu luang, partisipasi, maupun di bidang perlindungan. Anak dilibatkan dalam pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan, serta terlibat dalam proses pembangunan dengan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor.
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & P3) Wonogiri Setyarini mengatakan, predikat KLA tingkat Pratama memberi semangat meningkatkan pelayanan.
"Setelah Pratama, ada tingkat Madya, Nindya, Utama, hingga akhirnya bisa ditetapkan sebagai KLA," ungkapnya.
Untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, imbuh Setyarini, di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus ada keterpaduan perencanaan dan anggaran. Keduanya bisa difokuskan untuk pelayanan anak di semua lini pelayanan.
“Misalnya dinas pekerja umum saat membangun jalan pun harus ramah anak. Ini adalah tugas bersama,” ucapnya.
Saat ini, pemkab memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2021 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang disahkan Januari lalu. Namun, regulasi tersebut belum bisa dimasukkan dalam penilaian yang dilakukan sejak 2020.
"Perda itu nilainya tinggi. Belum masuk penilaian karena (saat proses penilaian) belum disahkan. Tahun depan bisa untuk penilaian untuk mendapatkan predikat KLA lebih tinggi,” tutur Setyarini. (al/wa)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
