Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pria yang beken disapa Jekek ini menuturkan, PDI Perjuangan adalah organisasi partai politik yang didalamnya terdapat asas kepatuhan terhadap regulasi, panduan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Semuanya harus dijalankan seluruh kader sebagai pijakan dalam melakukan fungsi kepartaian. Ada aturan-aturan partai yang bersifat melekat.
"Kami di dalam organisasi parpol punya kewajiban dan ketaatan pada AD/ART dan semua produk aturan turunan dari partai," katanya, Senin (18/10).
Pada Agustus lalu, imbuh Jekek, DPP sudah menerbitkan instruksi pelarangan deklarasi bakal calon presiden maupun wakil presiden. Belum ada instruksi terbaru, yang berarti instruksi lama masih berlaku. Itulah yang dipatuhi DPC PDIP Wonogiri.
"Kalau ada orang yang mendeklarasikan (dukungan) atas nama kader, partai, organisasi, maka pertanyaan kami atas dasar apa? Wong DPP melarang. Kalau kita bicara organisasi, semestinya ada kepatuhan terhadap regulasi internal yang dikeluarkan DPP,” urainya.
Jekek menyoroti anggapan deklarasi dukungan terhadap bakal calon presiden-wakil presiden merupakan kebebasan berpendapat. Menurut dia, sebagai kader partai, kebebasan berdemokrasi bisa dilakukan dalam tataran pikir alias berpikir bebas. Namun dalam hal berbicara dan tindakan, ada aturan melekat sebagai kader partai.
"Kalau kita sudah menjadi bagian dari organisasi, ya harus punya ketaatan terhadap aturan-aturan organisasi. Saya nggak sepakat kalau itu jadi kebebasan (berdemokrasi). Kebabasan bagi pihak independen silakan,” tegas dia. (al/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

