Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menuturkan, perda yang dicabut antara lain Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri.
Selanjutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa, dan terakhir Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
“Perda Nomor 8 Tahun 2006 perlu dicabut karena petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dengan Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik," terang Setyo Sukarno.
Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan antartingkatan pemerintahan sudah diatur dalam lampiran UU tersebut.
Sebab itu, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan. “Karena itu perlu dicabut,” jelas wabup.
Sementara untuk Perda Nomor 1 Tahun 2016, Perda Nomor 15 Tahun 2016, dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 perlu dicabut karena pengaturan pengelolaan aset dan keuangan desa sudah diatur dalam perbup.
Setyo Sukarno menegaskan, sebagai upaya tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan pencabutan terhadap lima perda tersebut.
Pada rapat paripurna itu, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono selanjutnya memimpin pembentukan panitia khusus (pansus) untuk merancang rancangan peraturan daerah (Raperda) pencabutan lima perda. (al/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

