Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Wonogiri Berkomitmen Perangi Rokok Ilegal

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PERSUASIF: Operasi pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau yang digelar Satpol PP Wonogiri belum lama ini. (SATPOL PP WONOGIRI FOR RASO)
PERSUASIF: Operasi pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau yang digelar Satpol PP Wonogiri belum lama ini. (SATPOL PP WONOGIRI FOR RASO)
WONOGIRI – Pemkab Wonogiri berkomitmen memerangi rokok ilegal karena banyak merugikan negara. Berbagai upaya dilakukan. Di antaranya menggencarkan pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Wonogiri Broto Susilo mengatakan, upaya memerangi rokok ilegal juga dilakukan lewat program dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Program dari pusat itu dilimpahkan ke daerah, dan satpol PP ikut membantu kelancaran pengaplikasiannya.

"Kami dari satpol PP membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait rokok ilegal dengan cara memberikan edukasi persuasif," terangnya, Selasa (23/11).

Dengan memahami dampak yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal, maka masyarakat tidak menjual atau mengedarkan rokok ilegal. Utamanya di warung, toko kelontong, kios, pengusaha dan juga penyalur. Baik di area perkotaan maupun pedesaan.

Broto menuturkan, sasaran pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau yakni rokok sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil olahan tembakau lainnya.

Lalu apa yang dimaksud rokok ilegal? Broto menegaskan, adalah rokok yang dipasangi pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang salah peruntukannya, pita cukai bekas, tidak dilekati pita cukai, dan rokok tanpa kemasan resmi alias rokok bodong.

Masyarakat, khususnya pemilik toko dan sejenisnya di Wonogiri disebut telah memahami serta bisa membedakan antara rokok ilegal dan legal. Meski begitu, mereka tetap didata saat dilakukan penyisiran guna mempermudah pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau .

"Ketika mendapati ada yang menjual rokok ilegal, kami beri tawari dua opsi. Pertama, rokok itu bisa dititipkan ke satpol PP. Dititipkan ya bukan disita. Setelah itu kami fasilitasi ke Bea Cukai Surakarta untuk ditindaklanjuti," ungkap Broto.

Pilihan kedua, jika penjual enggan menitipkan rokok ilegal ke satpol PP, maka dibuatkan berita acara yang menyatakan barang bukti rokok ilegal akan diserahkan secara mandiri kepada Bea Cukai Surakarta. Satpol PP menginformasikan lokasi temuan rokok ilegal itu kepada Bea Cukai Surakarta.

Broto menegaskan, saat operasi pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau, pihaknya tidak melakukan penyitaan rokok ilegal. Namun memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara persuasif.

Ketika telah dilakukan sosialisasi dan edukasi tetapi penjual nekat memperdagangkan rokok ilegal, maka satpol PP melaporkan ke Bea Cukai Surakarta untuk ditindaklanjuti.

Operasi pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau yang dilakukan satpol PP menyasar 294 desa/kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan.

Sejak Januari hingga 23 November 2021, operasi pengawasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau telah menjangkau 23 kecamatan. Satpol PP segera bergerak di dua kecamatan lain, sehingga pada tahun ini, target kegiatan tersebut terpenuhi.

Adapun jumlah toko yang telah mendapatkan edukasi rokok ilegal yakni sebanyak 744 toko, warung, atau sejenisnya di 248 desa/kelurahan di 23 Kecamatan.

Satpol PP menemukan 66 warung atau kios menjual rokok ilegal. Menurut Broto, jumlah tersebut relatif rendah karena mayoritas masyarakat Wonogiri sudah memahami dan mampu membedakan rokok ilegal dan yang legal.

Dari temuan itu, rokok ilegal yang dititipkan ke satpol PP dengan berita acara sebanyak 2.065 bungkus atau 40.277 batang rokok ilegal.

Photo
Photo
BARANG BUKTI: Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Wonogiri Broto Susilo tunjukkan rokok ilegal yang dititipkan ke satpol PP. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

"Tercatat 50 merek (rokok ilegal). Harapan kami ke depan, tidak ada peredaran rokok ilegal di Wonogiri," tandasnya.

Selama ini, sales rokok ilegal banyak menyasar wilayah pelosok desa. Seperti terlihat di Desa Jeblogan, Kecamatan Karangtengah. Di salah satu warung kelontong desa setempat didapati 95 persen rokok yang dijual merupakan rokok ilegal.

Guna mempermudah pengawasan, satpol PP menggandeng pemerintah desa setempat agar lebih aktif melapor ketika menemukan penjualan rokok ilegal.

Sementara itu, pada Senin (22/11), dilakukan sosialisasi rokok ilegal yang diikuti pelaku usaha warung, toko kelontong, dan sejenisnya. Pemateri sosialisasi melibatkan satpol PP Wonogiri dan j Bea Cukai Surakarta.

Pemeriksa Bea Cukai Surakarta Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Intania Riza memberikan tips menanggulangi peredaran rokok ilegal.

“Pertama kenali pengedarnya. Lalu teliti pita cukainya, dan bandingkan harganya dengan rokok yang sama,” kata dia.

Lalu kenapa harus memilih rokok yang legal? Intania mengatakan, dana cukai digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Cukai yang dibayar kembali ke masyarakat dalam bentuk DBHCHT. Terutama untuk peningkatan derajat kehidupan masyarakat. Selain itu, hati juga bakal lebih tenang dengan tidak mengonsumsi tembakau kedaluwarsa, bekas atau bermutu rendah, serta terhindar dari sanksi pidana dan perdata.

“Peredaran rokok ilegal terus diminimalkan, Semoga Wonogiri bisa nihil peredaran rokok ilegal,” pungkasya. (al/wa/dam)

 

Jenis Rokok Ilegal

  • Rokok tanpa kemasan resmi (rokok bodong).

  • Tidak dilekati pita cukai (rokok polos).

  • Menggunakan pita cukai yang bukan haknya (pita cukai pabrik lain).

  • Menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya.

  • Menggunakan pita cukai palsu.

  • Menggunakan pita cukai bekas pakai.


Tips Penanggulangan Rokok Ilegal

  • Kenali pengedarnya.

  • Teliti pita cukai rokok.

  • Bandingkan harganya dengan rokok yang sama.


Kenapa Harus Pilih yang Legal?

  • Dana cukai digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

  • Cukai yang dibayar kembali ke masyarakat dalam bentuk DBHCHT terutama untuk peningkatan derajat kehidupan masyarakat.

  • Hati tenang tidak mengonsumsi rokok ilegal.

  • Terhindar dari bahaya mengonsumsi tembakau kedaluarsa, bekas atau bermutu rendah.

  • Terhindar dari sanksi pidana dan perdata.


SUMBER: MATERI SOSIALISASI BEA CUKAI SURAKARTA

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BLT DBHCHT Sragen Mengalir ke Ribuan Buruh Rokok, Bupati Sigit Pastikan Tepat Sasaran

BLT DBHCHT Sragen Mengalir ke Ribuan Buruh Rokok, Bupati Sigit Pastikan Tepat Sasaran

Ribuan buruh pabrik rokok di Sragen menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari DBHCHT tahun 2026.

DKPP Klaten Alokasikan DBHCHT Rp3 Miliar untuk Petani Tembakau, Fokus Pupuk hingga Alat Pertanian

DKPP Klaten Alokasikan DBHCHT Rp3 Miliar untuk Petani Tembakau, Fokus Pupuk hingga Alat Pertanian

Selain tembakau, anggaran DBHCHT juga dimanfaatkan untuk program diversifikasi tanaman demi menjaga kestabilan pendapatan petani.

Lindungi Pekerja di Sektor Tembakau, Pemkab Klaten Alokasikan DBHCHT Rp 435 Juta untuk Jaminan Sosial

Lindungi Pekerja di Sektor Tembakau, Pemkab Klaten Alokasikan DBHCHT Rp 435 Juta untuk Jaminan Sosial

Pemkab Klaten mengalokasikan Rp 435 juta dari DBHCHT 2026 untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.488 pekerja rentan tembakau melalui JKK dan JKM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer