Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nilai tes wawancara peserta yang mengajukan protes hanya 59,3 sedangkan pesaingnya 98. Dalam tes tulis dengan sistem computer assisted test (CAT) atau ujian tulis, peserta yang protes mendapatkan nilai 73, sedangkan pesaingnya 69.
Hasil akumulasi nilai, peserta yang protes mengantongi 71,63, sedangkan rivalnya 71,9. Untuk diketahui, nilai akhir ditentukan atas dasar 90 persen tes CAT dan 10 persen tes wawancara.
Kepala Desa (Kades) Mojopuro Kasmo membenarkan ada peserta seleksi perangkat desa yang protes. Kades menyerahkan penuh pelaksanaan tes wawancara kepada panitia desa yang telah dibentuk.
“Panitia punya otoritas untuk menilai saat tes wawancara. Punya kewenangan penuh. Bagi kami, apa yang dilakukan panitia sudah melalui prosedur. Sudah ada dasar-dasar untuk penilaiannya. Semua layak dan wajar,” beber dia.
Selain penilaian, yang disoal lainnya adalah dibukanya tes wawancara sebelum waktunya, yakni pukul 08.00. Menyikapi hal tersebut, Kasmo menjelaskan, berdasarkan tata tertib seleksi perangkat desa, pada 30 menit sebelum tes wawancara, peserta seleksi sudah harus hadir di lokasi tes. Tata tertib itu telah diberikan kepada peserta tes wawancara, Kamis (9/12).
Lebih lanjut diterangkan kades, panitia tes wawancara membuka soal tes wawancara pukul 07.45. Itu dilakukan agar panitia lebih memahami dan mempelajari pertanyaan dalam wawancara, sehingga saat penilaian, mereka memiliki referensi. Itupun panitia meminta izin peserta tes sebelum membuka naskah soal.
Namun saat itu, dari dua peserta yang dijadwalkan mengikuti tes wawancara, baru satu peserta hadir. Peserta yang mengajukan protes hasil tes wawancara belum datang.
"Peserta itu datangnya kalau tidak salah jam 07.57. Hampir saja didiskualifikasi atau gugur," terang Kasmo.
Dua peserta seleksi perangkat desa yang masih bertetangga itu, imbuh kades, telah diberi pemahaman terkait hasil tes, bahwa yang gagal harus legawa menerima hasil akhir.
Lalu mengapa nilai tes wawancara dua peserta bisa sangat jomplang? Kades menjelaskan, panitia desa memiliki hak untuk memberikan penilaian seadil mungkin. "Yang jelas panitia punya dasar, ada kriterianya," kata Kasmo.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wonogiri Antonius Purnama Adi mengatakan, pihaknya segera merespons protes peserta tes wawancara di Desa Mojopuro.
"Kalau ada komplain seperti itu, akan kami klarifikasi. Meskipun itu (tes wawancara) kewenangan pemerintah desa," ungkapnya. (al/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

