Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diketahui, dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 pasal 5 ayat 4 menyebutkan, penggunaan dana desa diatur agar minimal 40 persen digunakan untuk program perlindungan sosial berupa BLT DD, minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen untuk penanganan pandemi serta sektor prioritas lainnya.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI) Widhi Hartono mengatakan, sepintas, BLT DD memang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi. Tapi, hal tersebut dinilai kurang tepat.
"Semestinya masyarakat diberi kail, bukan ikan. Ini agar ekonomi tumbuh menjadi lebih baik," ungkapnya, Kamis (16/12).
Widhi menyebut, dana bantuan sosial yang didistribusikan Kementerian Sosial (Kemensos) lebih besar dibandingkan dana desa yang hanya Rp 68 triliun di tahun depan. Karena itu, pihaknya meminta agar dana bantuan sosial Kemensos disinergikan atau diperbantukan ke pemerintah desa untuk menangani kemiskinan, sehingga pembangunan desa berjalan dan ketahanan ekonomi juga terjaga.
Dengan pertimbangan itu, DPN PPDI berharap Presiden Jokowi merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021. Terutama di pasal 5 ayat 4 yang mengatur dana desa.
"Kami ingin dana desa juga bisa digunakan untuk membangun desa. Masyarakat juga mengharapkan kemajuan desa lewat pembangunan infrastruktur," ungkap Widhi yang juga Kepala Dusun (kadus) Guntur, Desa Gunturharjo, Kecamatan Paranggupito.
Ditambahkannya, dana desa juga manjadi bagian dari rencana presiden dalam membangun daerah dari pinggiran. Karena itu, dana desa sangat diandalkan dalam pembangunan di desa.
DPN PPDI ingin Kemensos melibatkan pemerintah desa dalam penyaluran dana bantuan. Sebab, pemerintah desa mempunyai tugas perbantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
"Tugas perbantuan itu idealnya dimanfaatkan oleh Kemensos untuk distribusi bansos. Sehingga keakuratan data penerima dari pemerintah desa dan Kemensos akan sama," kata Widhi.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wonogiri Antonius Purnama Adi mengatakan, saat ini, pihak desa sedang menyusun APBDes dengan acuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021.
Biasanya, setelah permendes terbit, akan muncul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berisi rincian dana desa dan juga merinci penggunaan dana desa. Namun, sebelum PMK terbit, ada Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
“Perpres 104 ini sebenarnya bukan semata-mata mengatur dana desa, itu rincian APBN. Hanya di pasal 5 ayat 4 yang menyinggung dana desa," ungkapnya.
Antonius tak menampik ada keluhan dari sejumlah kepala desa menyikapi perpres tersebut. Mereka khawatir kesulitan mencari penerima bantuan BLT DD. Sebab bisa saja berbenturan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sudah mendapatkan bantuan lain.
"Karena itu, kami masih menunggu PMK. Dilihat dulu PMK-nya nanti seperti apa,” ucapnya. (al/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




