Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadilan Negeri Wonogiri Tolak Praperadilan Tersangka Bumdesma

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
MEJA HIJAU: Sidang praperadilan yang diajukan SPA di PN Wonogiri, Senin (3/1). (ISTIMEWA)
MEJA HIJAU: Sidang praperadilan yang diajukan SPA di PN Wonogiri, Senin (3/1). (ISTIMEWA)
WONOGIRI – Majelis halim Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh SPA, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Lenggar Bujogiri.

Ada sejumlah permohonan yang diajukan oleh SPA melalui kuasa hukumnya. Pertama, diterima permohonannya untuk praperadilan untuk seluruhnya. Lalu, SPA melalui kuasa hukumnya juga memohon agar tindakan penetapan SPA sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Bumdesma Lenggar Bujogiri, Kecamatan Girimarto antara 2016-2019 dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum. Karena itu, penetapan tersangka SPA tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

SPA juga meminta agar segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) berkenaan dengan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Sebab itu, SPA meminta agar menghentikan penyidikan terhadap dirinya. Permohonan lainnya adalah memulihkan hak SPA dan menghukum kepala kejari untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

"Putusannya, menolak permohonan praperadilan pemohon. Lalu yang kedua membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Intinya ditolak," ujar juru bicara PN Wonogiri Adhil Prayogi Isnawan, Senin (3/12).

Terpisah, Rusdi Salam Januardi, salah seorang anggota tim penasihat hukum SPA dari Adhibrata Law Firm mengatakan, ada beberapa poin yang diajukan kliennya dalam upaya praperadilan. Namun hasilnya tak sesuai dengan harapan. Alias ditolak oleh hakim.

Ditegaskan Rusdi, kliennya menempuh upaya praperadilan karena kurang puas dengan status penetapan tersangka. SPA menilai penetapan tersangka yang menggunakan bukti audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kurang pas.

"Harusnya auditnya dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sebagai auditor investigatif pro justicia. Banyak (aturan) yang menjelaskan soal itu," tegasnya.

Selain itu, barang bukti dalam penetapan SPA sebagai tersangka dinilai tak cukup kuat. Sebab hanya menggunakan audit dari 2018-2019.

Rusdi menambahkan, jika kasus Bumdesma masuk ke ranah hukum, maka seharusnya hukum perdata. Di mana perkara perdata antarlembaga yang menyangkut pengerjaan oleh PT Lereng Lawu Lestari yang diserahkan oleh Bumdesma.

"Meski begitu, kami menghormati keputusan hakim. Kami bakal berjuang menegakkan keadilan yang bisa dibuktikan di persidangan selanjutnya (di Pengadilan Tipikor Semarang)," beber dia.

Lebih lanjut diterangkan Rusdi, ada pihak lain yang ikut dan layak ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, pihaknya juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut hingga ke akarnya.

Kasi Pidsus Kejari Wonogiri Domo Pranoto mengamini bahwa gugatan praperadilan dari SPA ditolak. Karena itu, penetapan SPA sebagai tersangka sudah dianggap sah sesuai aturan perundang-undangan.

"Kami akan melanjutkan pemeriksaan penyidikan. Setelah itu kami lakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke pengadilan (tipikor Semarang)," urai dia. (al/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

14 Kasus Korupsi Besar yang Ditangani Jampidsus Febrie Adriansyah, Kerugiannya Tembus Ratusan Triliun

14 Kasus Korupsi Besar yang Ditangani Jampidsus Febrie Adriansyah, Kerugiannya Tembus Ratusan Triliun

14 Kasus Korupsi Besar yang Ditangani Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah nama Jampidsus ramai diperbincangkan. Berikut daftar perkara besar yang pernah ditangani, mulai Jiwasraya, Asabri, BTS Kominfo, PT

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer