Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BLT Dana Desa Telan Rp 85 Miliar, Kerja Keras Tentukan KPM

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TAHUNAN: Penyaluran BLT DD di Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri Kota tahun lalu. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
TAHUNAN: Penyaluran BLT DD di Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri Kota tahun lalu. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
WONOGIRI – Bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) senilai Rp 300 ribu untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM) di desa tetap berlanjut. Jika digabungkan, anggaran dana desa untuk BLT DD mencapai Rp 85 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Wonogiri Antonius Purnama Adi melalui Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Wonogiri Zyqma Idatya Fitha mengatakan, pengaturan BLT DD 2022 sudah diatur di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

"Kami mengacu pada itu. Jadi minimal dana desa untuk BLT DD 40 persen," jelasnya, Rabu (12/1).

Proporsi 40 persen dana desa untuk BLT DD sudah dikunci dari pusat. Jadi, kata Fitha, jika BLT DD tak memenuhi 40 persen dari dana desa, maka sisa dari 40 persen anggaran untuk BLT DD tak disalurkan pihak desa, tetap di kas negara.

Pihak PMD Wonogiri memang sempat menerima keluhan dari pihak desa yang kesulitan mencari KPM BLT DD. Pasalnya, banyak warga yang sudah ter-cover bantuan sosial (bansos) yang disalurkan dari dinas sosial (Dinsos).

Fitha menuturkan, berdasarkan koordinasi PMD dengan dinsos, KPM penerima bansos dari dinsos masih dikaji apakah ada perluasan atau tidak. Karena itu, yang terpenting pihak desa melakukan pendataan penerima BLT DD berdasarkan prioritas keluarga miskin.

Misalnya warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan tidak masuk data penerima bansos dari dinsos, baik yang memang tidak mendapatkan, berhenti mendapatkan, maupun tidak pasti mendapatkan bansos.

"Kriteria lain adalah keluarga miskin yang belum tercatat di DTKS. Kriteria (penerima BLT DD) kan sudah diatur. Termasuk keluarga miskin dengan anggota keluarga tunggal, lansia," tuturnya.

Pendataan KPM BLT DD yang dilakukan pihak desa tetap harus memenuhi 40 persen anggaran dana desa dan disediakan cadangan. Sebab jumlah KPM BLT DD tak boleh berkurang tiap bulan. Jika di bulan Januari ada 90 KPM penerima BLT DD, maka di bulan selanjutnya tetap harus 90 KPM.

KPM cadangan penerima BLT DD mengantisipasi jika ada perluasan penerima bansos dari dinsos dan penerima BLT DD masuk menjadi penerima bansos tersebut.

"Juga mengantisipasi kalau penerima BLT DD meninggal dan tidak punya anggota keluarga. Kalau seperti itu kan harus diganti," kata Fitha.

Terkait nominal dana desa yang diterima 251 desa di Kota Sukses, Fitha menyebut sebesar Rp 213.561.759.000. Dana desa di seluruh desa di Wonogiri yang digunakan untuk BLT DD adalah 40 persen dari angka itu, alias minimal Rp 85.424.703.600.

“Kalau di tiap desa mau lebih dari 40 persen untuk BLT DD juga boleh, karena kan ketentuannya minimal 40 persen," ungkap Fitha.

Bagaimana dengan kesiapan pencairan BLT DD di Januari? Fitha menuturkan, berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan petunjuk dari bupati Wonogiri, penetapan pagu APBDes menunggu pagu dana desa yang keluar di akhir 2021. Karena itu, penetapan APBDes baru dilakukan mulai awal Januari.

Hingga Rabu (12/1) siang, sudah ada 88 desa yang melakukan penetapan APBDes. Dengan syarat perdes dan APBDes, 88 desa itu sudah siap menyalurkan BLT DD. Pihaknya juga sudah mengirimkan format Perkades ke tiap desa untuk diisi. Hanya saja, penyaluran BLT DD juga menunggu sistem dari KPPN siap.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Ketos Kecamatan Paranggupito Sukatno mengatakan, pihaknya siap mematuhi aturan yang diterbitkan pemerintah pusat terkait BLT DD. Meskipun begitu, pihak desa sebenarnya juga merasa bahwa angka 40 persen dari keseluruhan dana desa untuk BLT DD cukup tinggi.

“Meskipun berat dengan kondisi seperti ini, kami tetap ngikut aturan saja. Soal cari KPM, nani kami tata. Mana warga yang dapat BLT DD maupun bansos lain supaya tepat," terangnya. (al/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bansos Resmi Tambah 4,3 Juta Penerima Baru, Siapa Saja dan Apa Kriterianya?

Bansos Resmi Tambah 4,3 Juta Penerima Baru, Siapa Saja dan Apa Kriterianya?

Daftar penerima bansos bertambah 4,3 juta KPM baru berkat penggunaan data DTSEN. Cek siapa saja yang berhak dan apa saja kriteria penerimanya

Cek Bansos 2026 Tiba-tiba Dicoret dari Penerima PKH-BPNT Tahap 3, Apa Penyebabnya?

Cek Bansos 2026 Tiba-tiba Dicoret dari Penerima PKH-BPNT Tahap 3, Apa Penyebabnya?

Sesuai regulasi pengelolaan DTSEN serta verifikasi kelayakan bulanan oleh Kemensos, ada sejumlah penyebab penerima bansos dicoret

Cek Bansos PKH-BPNT Tahap 3 Cair 20 Juli 2026, Siapa Saja yang Dicoret dari Daftar Penerima?

Cek Bansos PKH-BPNT Tahap 3 Cair 20 Juli 2026, Siapa Saja yang Dicoret dari Daftar Penerima?

Bansos PKH dan BPNT tahap 3 cair 20 Juli 2026. Cek kriteria penerima yang dicoret dari daftar KPM Kemensos

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer