Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD Wonogiri Sriyono didampingi Ketua Pansus Raperda Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Wonogiri Rusdiana mengatakan, pencabutan perda dilakukan karena karena bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. "Totalnya ada lima perda yang disepakati untuk dicabut," terang dia.
Lima perda yang dicabut adalah Perda Nomor 2/2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, Perda Nomor 15/2016 tentang perubahan atas Perda Nomor 1/2016 tentang Keuangan Desa.
Berikutnya Perda Nomor 1/2016 tentang Keuangan Desa, Perda Nomor 9/2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri, dan Perda Nomor 8/2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
"Kelima perda itu harus dicabut karena bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ada yang bertentangan dengan PP (Peraturan Penerintah) dan lain sebagainya," ungkap Rusdiana.
Disebutkannya, Perda Nomor 8/2006 dicabut karena petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22/2021 tentang Hibah Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan antartingkatan pemerintahan sudah diatur dalam lampiran UU tersebut.
Perda Nomor 9/2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada, sehingga perlu dicabut
Sementara untuk Perda Nomor 1/2016, Perda Nomor 15/2016, dan Perda Nomor 2/2017 perlu dicabut karena pengaturan pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam perbup.
Setelah Raperda Penghapusan Beberapa Perda Kabupaten Wonogiri itu disetujui dalam rapat paripurna, Perda akan segera disahkan.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang dibacakan Wakil Bupati Setyo Sukarno menuturkan, pemkab menyambut baik telah diselesaikannya rangkaian pembahasan raperda pencabutan lima perda di Kota Sukses.
“Saran dan masukan dalam tahapan pembahasan rapat kerja panitia khusus maupun dalam tahapan fasilitasi oleh tim fasilitasi raperda dari gubernur Jawa Tengah telah menghasilkan beberapa revisi dan perubahan dari draf sebelumnya," ujar wabup.
Selanjutnya, berdasarkan surat gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0016582 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri, telah dilakukan penyempurnaan atas raperda pencabutan lima perda Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah perubahan judul raperda yang disempurnakan menjadi pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Wonogiri. (al/wa/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




