Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Wonogiri Target 100 Persen DTKS Terkaver BPJS PBI pada 2023

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
KEPEDULIAN: Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyerahkan buku kepesertaan JKN KIS kepada warga Kamis (6/10). (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
KEPEDULIAN: Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyerahkan buku kepesertaan JKN KIS kepada warga Kamis (6/10). (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
WONOGIRI - 488 ribu warga Wonogiri kini sudah diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemkab Wonogiri menargetkan seluruh warganya yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengikuti program BPJS Kesehatan PBI pada 2023.

"Jumlah warga yang masuk dalam DTKS sekitar 600 ribu orang. Akumulatif data DTKS 100 persen harus tercover BPJS PBI, target kami 2023 selesai," ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo Kamis (6/10).

Menurut dia, JKN KIS merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendorong masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan berkeadilan. Itu dengan melalui proses tahapan yang disepakati bersama. Dengan adanya program itu, kesehatan masyarakat terjamin dan terlindungi secara gratis.

Sementara itu, Pemkab Wonogiri telah menggelar sosialisasi pemanfaatan NIK untuk mengakses layanan kesehatan peserta JKN KIS pada 25 kecamatan yang ada di Kota Suskses. Sosialisasi diadakan sejak September lalu.

Saat ini ada 42.444 usulan penerima BPJS PBI melalui dana APBN, APBD dan Corporate Social Responsibility (CSR). Jika ada masyarakat yang kurang mampu namun belum memperoleh JKN KIS, dapat diusulkan melalui pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, mereka akan didata oleh Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri.

Sementara NIK bisa digunakan untuk mengakses layanan JKN KIS. Hal itu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. (al/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kunjungi Sragen, Dirut BPJS Kesehatan Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Darurat

Kunjungi Sragen, Dirut BPJS Kesehatan Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Darurat

Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito meminta seluruh rumah sakit untuk tidak menolak pasien, baik kategori non-emergency maupun emergency.

Perkuat Integritas Layanan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association

Perkuat Integritas Layanan JKN, BPJS Kesehatan Dorong Pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association

Pada forum INAHAFF 2026 tersebut, BPJS Kesehatan turut memberikan apresiasi kepada tokoh, tim pencegahan serta pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi membangun budaya anti-kecurangan dalam program JKN.

PBI JK Masuk Masa Tenggang 90 Hari, Dinsos Sukoharjo Dorong Warga segera Perbarui Data Desil

PBI JK Masuk Masa Tenggang 90 Hari, Dinsos Sukoharjo Dorong Warga segera Perbarui Data Desil

Kepala Dinsos Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, masa tenggang 90 hari merupakan kesempatan bagi peserta untuk melakukan pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang naik desil.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer