Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua SPSI Wonogiri Seswanto mengatakan pihaknya awalnya mengharapkan UMK Wonogiri bisa naik di interval 7-9 persen dari UMK 2022. Kemudian ada pembahasan di Dewan Pengupahan Wonogiri.
"Prediksi saya, kalau UMK dihitung pakai Permenaker Nomor 18 tahun 2022 (tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023), UMK naik di angka sekitar 7,45 persen," kata dia Selasa (29/11).
Namun menurut dia, Apindo Wonogiri di dalam forum itu merasa keberatan jika UMK Wonogiri tahun 2023 ditetapkan dengan skema dari Permenaker Nomor 18 tahun 2022. Apindo Wonogiri berharap skema penghitungan UMK Wonogiri menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Seswanto menuturkan, jika penghitungan UMK Wonogiri 2023 menggunakan skema atau rumus dari Permenaker Nomor 18 tahun 2022 UMK bakal naik Rp 130-an ribu. Sementara jika memakai skema di PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan di bawah itu.
"Besok rencananya mau dibahas lagi. Kalau dibawah itu (Rp 130-an) tidak jauh-jauh lah. Dari SPSI harapannya seperti itu. Besok saat dibahas kan kita di bawah bendera dewan pengupahan, nggak komen sendiri-sendiri," kata Seswanto.
Sebab, menurut Seswanto, harga-harga barang naik bahkan ada yang di atas 10 persen. Jika upah naik namun masih di bawah itu, daya beli bisa kurang. Selain itu, juga sulit mendongkrak perekonomian.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Apindo Wonogiri Gangsar Laksono juga membenarkan bahwa Apindo dan SPSI masih tarik ulur terkait UMK Wonogiri tahun 2023. Apindo Wonogiri berharap penentuan UMK Wonogiri di tahun 2023 menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan meski sudah ada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.
"Dengan PP 36 kita juga mempertimbangkan segi kelangsungan bisnis di area Wonogiri dan teman-teman di Apindo juga," kata dia.
Gangsar menuturkan, ada sejumlah pertimbangan terkait hal tersebut. Diantaranya adalah kondisi ekonomi dan di tahun 2023 banyak hal yang perlu dikaji.
Menurut dia, kenaikan UMK yang tinggi jangan sampai menghambat laju pertumbuhan bisnis. Selain itu juga jika UMK naik terlalu tinggi, dampaknya bisa terjadi perampingan atau pengurangan karyawan.
"Bahkan perusahaan yang ingin berkembang malah bisa jadi stagnan. Artinya tidak melakukan rekrutmen karyawan kan kasihan juga. Apalagi kemarin ada pandemi Covid-19, kami masih terus beradaptasi, jangan sampai perkembangan yang saat akan mulai kita jalan jangan sampai teraganggu," papar Gangsar.
Gangsar menambahkan, apabila Dewan Pengupahan yang didalamnya terdapat unsur pemerintah memutuskan untuk menetapkan UMK dengan skema sesuai Permenaker Nomor 18 tahun 2022, pemerintah siap menerima resiko kestabilitas bisnis di Apindo.
Yang jelas, kata dia, pihaknya mendukung UMK Wonogiri di tahun 2023 naik. Itu sebagai wujud apresiasi kepada para buruh.
Menurut pihaknya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi sudah dituangkan di PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan secara rinci. Pihaknya memegang prinsip di peraturan itu karena PP itu sudah dijalankan.
Apakah berarti jika penetapan UMK Wonogiri di tahun 2023 menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 Apindo keberatan? Gangsar mengamininya, apalagi ada potensi dampak yang terjadi jika UMK naik terlalu tinggi.
"Betul. Sementara ini kami belum sepakat," kata Gangsar.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri Ristanti mengatakan provinsi menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP). Sementara itu, belum dipastikan UMK Wonogiri akan menggunakan skema yang mana.
"Masih kita bahas lebih lanjut. Tapi permenaker itu kan langkah konkret dari pusat diskresi atas PP 36 yang tidak bisa menjawab kondisi ekternal, kondisi ekonomi nasional," kata dia.
Lalu kapan UMK Wonogiri bakal ditetapkan? Ristanti menuturkan pihaknya berusaha secepatnya. Pada 7 Desember mendatang, bakal ditetapkan oleh gubernur.
"Ya sebelum tanggal 7. Iya (memang masih tarik ulur), biasa UMK kan selalu seperti itu. Apalagi ini dianggap ada dualisme aturan. Meskipun sebenarnya Permenaker Nomor 18 tahun 2022 itu tidak mengganti PP. Itu aturan yang muncul karena terjadi diskresi. Permenaker (Nomor 18 tahun 2022) itu muncul khusus mengatur upah minimum 2023," pungkas dia. (al/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

