Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Periode Januari-November, Tujuh Perempuan Korban KDRT

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TERIMA LAPORAN: Mobil perlindungan perempuan dan anak terparkir di depan kantor Dinas PPKB P3A Wonogiri, kemarin (12/12). Hingga November belasan kasus kekerasan masuk. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
TERIMA LAPORAN: Mobil perlindungan perempuan dan anak terparkir di depan kantor Dinas PPKB P3A Wonogiri, kemarin (12/12). Hingga November belasan kasus kekerasan masuk. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)
WONOGIRI – Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Sukses masih tinggi. Laporan yang masuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB P3A) Wonogiri, periode Januari-November terdapat 11 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas PPKB P3A Wonogiri Indah Kuswati menjelaskan, mayoritas kasus KDRT dipicu masalah ekonomi. Termasuk perkara hutang-piutang.

“Ada kenaikan kasus (KDRT) tahun ini, dibandingkan 2021 lalu. Tahun lalu terdapat lima kasus kekerasan pada dewasa. Rinciannya, tiga kasus KDRT. Serta masing-masing satu kasus kekerasan fisik dan psikis,” terang Indah, Senin (12/12).

Tahun ini, lanjut Indah, kasus KDRT didominasi kekerasan seksual. Terdapat tiga kasus. Sedangkan satu kasus lainnya kekerasan psikis. Seluruh laporan masuk lewat Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

“Mayoritas kasus KDRT terjadi, asal muasalnya dari terlilit hutang-piutang dan ekonomi. Tidak hanya KDRT saja yang masuk. Ada juga masyarakat yang berkonsultasi terkait permasalahan keluarga lainnya,” imbuh Indah.

Terkait kasus hutang-piutang, Indah menyebut laporan yang masuk mayoritas dilakukan suami. Alhasil sang istri harus ikut menanggung. Ini dipicu tidak adanya keterbukaan dalam hubungan rumah tangga.

Kendati demikian, ada juga laporan hutang-piutang yang dilakukan pihak istri. Muaranya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, juga tidak terbuka dengan suami jika memiliki hutang.

“Hutang-piutang tersebut biasanya ke lintah darat atau bank plecit. Dan semua kasus KDRT ini korbannya perempuan. Kalau laki-laki belum ada yang melaporkan,” jelas Indah.

Sementara itu, Puspaga tak sekadar menerima laporan kasus kekerasan. Namun juga menyediakan lembaga konseling. Fungsinya membantu mencari jalan keluar terkait permasalahan dalam rumah tangga.

“Upaya preventif terus kami lakukan dengan menggandeng pemerintah desa. Sudah jalan sejak 2020. Desa ikut menyosialisasikan dan mengedukasi. Kami yang jadi narasumbernya,” papar Indah.

Di sisi lain, Kepala Dinas PPKB P3A Wonogiri Mubarok menyebut kasus KDRT bisa dipicu kurangnya komunikasi antara pasangan suami-istri. “Karena itu, kami imbau dalam rumah tangga harus ada rasa saling terbuk. Termasuk soal hutang-piutang,” bebernya. (al/fer)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer