Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penghargaan diterima Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Adhi Dharma. Menurut Adhi, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tim PPID terbentuk sejak periode 2017/2018 lalu.
“Tim itu yang mengelola informasi dan juga dokumentasi di rumah sakit. Pengelolaannya memenuhi asas-asas keterbukaan,” ungkap Adhi, Selasa (20/12).
Informasi tersebut diunggah lewat website https://rsudsoediranms.com/. Sangat mudah diakses masyarakat. Juga bisa diakses lewat media sosial (medsos) resmi yang dikelola PPID. Baik Facebook, Instagram, dan Twitter.
Selain informasi, juga menerima aduan atau masukan dari masyarakat. Nantinya akan direspons dengan cepat oleh PPID. “Data publik yang bisa diakses masyarakat, sudah sesuai kaidah yang ada. Terus di-update informasinya,” imbuhnya.
Sementara itu, sudah lima kali RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri mengikuti Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik. Pada 2018 meraih predikat Menuju Informatif. Kemudian 2019, 2020, 2021, dan 2022 menyabet predikat Informatif.
Ada empat tahap penilaian sebelum mendapatkan penghargaan. Di antaranya penilaian website dan medsos, penilaian Self Assesment Quesionaire (SAQ), visitasi, hingga uji publik. “Ke depan ini harus berkesinambungan. Ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan Badan Publik. Menjaga agar Badan Publik selalu informatif kepada masyarakat dan pemohon data," papar Adhi.
Adhi menyebut ada sejumlah tips dalam usaha meraih penghargaan itu. Di antaranya, tim PPID harus memiliki program kerja, ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan, serta pengembangan teknologi informasi.
Selain itu, aduan yang masuk direspons cepat, selalu up to date data dan informasi, serta komitmen dari pimpinan Badan Publik dalam pengelolaan PPID. Diharapkan, seluruh Badan Publik bisa memenuhi amanah UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui penyediaan informasi kepada masyarakat. Baik proses pelayanan, proses tindak lanjut, informasi umum bersifat serta-merta, maupun komponen standar layanan sesuai aturan.
Maka akan tercipta instansi penyelenggara yang benar-benar informatif, sesuai tugas dan fungsinya. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Serta sebagai abdi negara yang berkontribusi pada percepatan terwujudnya reformasi birokrasi di semua sektor. (al/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




