Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, terdapat 43 kelurahan dan 251 desa yang tersebar di Kota Sukses. Menurut dia, kondisi sosial ekonomi hingga topografi kelurahan dan desa relatif sama.
”Wonogiri ini kan secara geografis tidak layak kalau jumlah kelurahannya banyak,” kata bupati, belum lama ini.
Apalagi, lanjut bupati, ada perbedaan anggaran yang dikelola antara kelurahan dan desa. Desa memiliki anggaran dana desa yang rata-rata senilai Rp 1 miliar. Hal itu membuat desa memiliki keleluasaan dan kesempatan lebih besar untuk mengembangan wilayahnya. Hal itu menimbulkan efek kecemburuan kelurahan terhadap desa.
”Kelurahan mengelola anggaran nilai anggaran sebesar dana desa terendah dan kita tambah Rp 100 juta. Rp 100 juta guidance-nya (petunjuk) adalah untuk sarana dan prasarana,” kata pria yang akrab disapa Jekek itu.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kelurahan juga nenjadi kendala. Jekek mengakui, aparatur sipil negara (ASN) di beberapa kelurahan di Wonogiri tidak ideal. Karena itu pihaknya meminta kemendagri melakukan pengkajian ulang semua kelurahan di Kota Sukses, tidak di kelurahan tertentu saja.
”Semisal semua kelurahan memungkinkan (berubah status menjadi desa,Red) ndak masalah. Tapi dampak yang muncul terkait hal itu juga harus ada aspek kajian teknis misalnya kemampuan dana desa dan lainnya,” kata dia.
Pihaknya tak mau berspekulasi terkait kajian teknis itu. Yang paling penting, pihaknya telah memohon kepada pusat agar kelurahan di Wonogiri dikaji ulang sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu kapan perubahan status itu bakal terjadi? Jekek mengaku belum bisa memastikan. Sebab menurut dia itu adalah domain kemendagri.
”Yang jelas sudah mami ajukan permohonan (perubahan status) itu ke pemerintah pusat,” kata dia.
Sementara itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wonogiri Satya Graha mengatakan langkah Pemkab Wonogiri untuk permohonan mengubah status kelurahan menjadi desa kepada kemendagri adalah tepat. Sebab, atas kondisi sosial ekonomi hingga geografis, tak seharusnya ada 43 kelurahan di Wonogiri.
Apalagi, menurut dia, semenjak muncul Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, posisi desa jauh lebih unggul dibanding kelurahan. Utamanya pada manajerial anggaran. Sehingga dampaknya terlihat, baik pada aspek sosial maupun pembanguan infrastrukrur.
”Desa lebih banyak dibanding kelurahan. Padahal secara geografis, sosial sampai kultur kan tidak jauh berbeda. Langkah pemkab ini perlu diapresiasi. Namun perlu ada kajian mendalam terkait ini,” tandasnya. (al/adi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




