Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Pegawai UPK Batuwarno yang Diduga Korupsi Berstatus Sekretaris dan Bendahara

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯
Antonius Purnama Adi Kepala Dinas PMD Wonogiri. (RADAR SOLO PHOTO)
Antonius Purnama Adi Kepala Dinas PMD Wonogiri. (RADAR SOLO PHOTO)
RADARWONOGIRI.COM-Dua pegawai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Batuwarno yang diduga melakukan penyelewengan dana senilai Rp 6,4 miliar merupakan pengurus inti, yakni sebagai sekretaris dan bendahara. Kini mereka tak digaji karena tersandung masalah tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri Antonius Purnama Adi mengatakan, keduanya berjenis kelamin perempuan. "Mereka sebagai bendahara dan sekretaris," ujar dia Rabu (5/4/2023).

Pria yang akrab disapa Anton itu menerangkan, kedua terduga pelaku korupsi sudah lama bekerja di UPK Batuwarno. Bahkan saat namanya masih Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

"Di UPK itu ada pengurus harian dan direktur atau ketua. Dua orang (yang terlibat kasus) adalah pengurus inti. Sekretaris dan bendahara," terang dia.

Terkait berapa tahun mereka diduga melakukan korupsi, tidak ada yang mengetahuinya. Yang jelas, ada malapraktik pengelolaan anggaran UPK Batuwarno.

"Sepertinya mereka saat ini sudah tidak digaji lagi (karena terlibat kasus). Kalau langkah kami mediasi dan inventarisasi. Upaya baru segitu," beber dia.

Sementara itu, aset Bumdesma berdasarkan laporan terakhir yang didapat Anton sekira Rp 7,5 miliar, sedangkan dana yang diselewengkan Rp 6,4 miliar.

Diketahui, modus terduga pelaku yakni membuat kelompok fiktif, melakukan mark-up dan dipinjamkan ke perorangan. Dana yang dipinjamkan seharusnya menyasar kelompok untuk digunakan usaha.

Lebih jauh diungkapkan Anton, di Wonogiri terdapat 23 UPK. Dua wilayah lain yakni Kecamatan Wonogiri Kota dan Selogiri masuk kawasan kota karena program tersebut menyasar wilayah pedesaan.

Diterangkan, pada 2014, UPK dibubarkan, dengan begitu ada dana bergulir masyarakat (DBM). Sementara di Wonogiri, UPK masih ada dan pengelolaanya bagus. Kemudian pada 2021, semua UPK di Wonogiri ditransformasikan menjadi Bumdesma.

"Ketika transformasi ini, inventarisasi data di UPK Batuwarno lama. Bahkan musyawarah antar desa (MAD) paling terakhir kemudian ada temuan ini," tandas Anton. (al/wa)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kejari Karanganyar Setorkan Uang Pengganti Kasus Korupsi Masjid Agung Madaniyah Rp 5,6 Miliar ke Kas Negara

Kejari Karanganyar Setorkan Uang Pengganti Kasus Korupsi Masjid Agung Madaniyah Rp 5,6 Miliar ke Kas Negara

Kejari Karanganyar kembalikan uang pengganti kasus korupsi Masjid Agung Madaniyah yang sudah inkrah ke kas negara.

KPK Geledah Kantor DPU-PR dan DLH Klaten, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

KPK Geledah Kantor DPU-PR dan DLH Klaten, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

KPK menggeledah kantor DPU-PR dan DLH Klaten pada 28–29 Oktober 2026 untuk mendalami perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Sosok Letjen TNI Widi Prasetijono, Eks Ajudan Jokowi yang Dituntut 10 Tahun Penjara Kasus Lahan Cilacap

Sosok Letjen TNI Widi Prasetijono, Eks Ajudan Jokowi yang Dituntut 10 Tahun Penjara Kasus Lahan Cilacap

Sosok Letjen TNI Widi Prasetijono, eks ajudan Jokowi, menjadi sorotan setelah dituntut 10 tahun penjara dalam kasus lahan Cilacap. Jaksa juga meminta pemecatan dari dinas militer dan pembayaran uang pengganti Rp21,05 M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer