Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

THR Dicicil, Kadisnaker Wonogiri: Laporkan ke Posko Aduan

Tri Wahyu Cahyono
Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯
Kepala Disnaker Wonogiri Ristanti mengecek aktivitas salah satu perusahaan konveksi belum lama ini. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO).
Kepala Disnaker Wonogiri Ristanti mengecek aktivitas salah satu perusahaan konveksi belum lama ini. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO).
RADARWONOGIRI.COM-Pemerintah pusat telah menentukan aturan terkait tunjangan hari raya (THR) lewat Menteri Ketenagakerjaan. THR harus dibayar penuh alias tak dicicil.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri Ristanti menuturkan, pihak dinas telah meneruskan surat edaran terkait THR dari Menaker ke perusahaan-perusahaan di Kota Sukses. Jika ada perusahaan yang menjalankan tidak sesuai aturan, bisa segera dilaporkan. "Bisa mengadu ke kami, posko di dinas," ujar Ristanti, Senin (10/4/2023).

Dari laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan. Menurut Ristanti, ada sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran THR. Diantaranya, pembayaran THR kepada pekerja itu paling lambat H-7 sebelum hari raya.

Selain itu, berdasarkan SE yang diterima, THR diberikan pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha.

Adapun besaran THR diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut atau lebih yakni sebesar satu bulan upah.

Sementara jika pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, THR yang wajib diberikan secara proporsional, yakni masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan kemudian dikalikan satu bulan upah.

Jika THR lebih baik atau lebih besar dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, THR yang dibayarkan yakni sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan itu.

Sementara bagi pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas, THR diberikan berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir atau jika masa kerja kurang dari 12 bulan dihitung rata-rata upah tiap bulan selama kerja.

Lalu bagi pekerja dengan upah satuan hasil, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Ditambahkan kadisnaker, merujuk instruksi Bupati Wonogiri Joko Sutopo, disnaker diminta proaktif terhadap mengawasi pencairan THR di perusahaan. Dinas juga telah membuka posko pelayanan konsultasi THR 2023. "Bisa langsung ke dinas atau WA (WhatsApp) atau telepon,” pungkasnya. (al/wa)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gaji, Pesangon hingga THR 127 Karyawan di Karanganyar Tak Dibayar

Gaji, Pesangon hingga THR 127 Karyawan di Karanganyar Tak Dibayar

Sebanyak 127 karyawan PT Tsunami Santosa di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Karanganyar menuntut haknya dibayar usai perusahaannya tutup.

Klaten Job Fair 2026: Gandeng 31 Perusahaan, Sediakan Lebih dari 6.000 Lowongan Pekerjaan

Klaten Job Fair 2026: Gandeng 31 Perusahaan, Sediakan Lebih dari 6.000 Lowongan Pekerjaan

Salah satu fokus utama dari bursa kerja terintegrasi tersebut adalah memberikan rasa aman dan kepastian legalitas bagi para pencari kerja di Kabupaten Klaten.

Solo Career Expo Sediakan Jalur Khusus Difabel, Delapan Perusahaan Buka Lowongan Inklusif

Solo Career Expo Sediakan Jalur Khusus Difabel, Delapan Perusahaan Buka Lowongan Inklusif

Pemkot Solo menghadirkan disability hour bagi 63 pencari kerja difabel. Delapan perusahaan membuka lowongan kerja ramah penyandang disabilitas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer