Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Adapun fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dengan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka tentunya DPRD wajib mempunyai dokumen perencanaan kegiatan yang terprogram dan linier terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk rencana kerja DPRD.
Rencana kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD untuk perode 1 tahun. Penyusunan rencana kerja DPRD ini diamanatkan dalam pasal 79 dan pasal 80 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri. Disebutkan bahwa rencana kerja disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk dilakukan penyelarasan yang selanjutnya hasil penyelarasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
Rencana kerja ini menjadi pedoman/acuan bagi DPRD dalam melaksanakan kegiatan serta dasar bagi sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya sebagai fasilitator secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan.
Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah serta arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2024.
Penyusunan rencana kerja DPRD Kabupaten Wonogiri ini juga didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rencana kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 terangkum ke dalam 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Berdasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD maka kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi pembentukan perda, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang terdiri dari :
- Fungsi Pembentukan Perda
Produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah dan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi masyarakat. Diharapkan dari produk hukum tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju guna kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik sistem, azas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan mulai dari penyusunan propemperda, penyusunan raperda, pembaahasan raperda hingga penyebarluasan perda yang telah diundangkan.
Selain pembentukan produk hukum daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan perda, juga akan dilakukan kajian perundang-undangan termasuk di dalamnya evaluasi keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.
Sub kegiatan yang merupakan fungsi pembentukan perda dalam rencana kerja DPRD tahun 2024 meliputi :
a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025.
b. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah.
c. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD.
2. Fungsi Anggaran
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran unsur yang harus diperhatikan adalah dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bentuk dan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Wonogiri tahun 2024 meliputi sub kegiatan :
a. Pembahasan Rancangan KUA Dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
b. Pembahasan Rancangan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.
c. Pembahasan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
d. Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
e. Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Fungsi Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang melekat pada lembaga DPRD. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan anggaran, pengawasan perda maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan secara terencana dalam rangka check and balance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai harapan masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD ini lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD dalam hal ini pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang berperan sebagai representasi rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Kegiatan pengawasan ini dijabarkan sesuai dengan alat kelengkapan DPRD yaitu :
a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum.
b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
d. Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian.
e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
f. Pengawasan Penggunaan Anggaran.
g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
DPRD sebagai representasi rakyat peran dan fungsinya sangatlah penting di dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang partisipatif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya ini maka menuntut DPRD untuk memiliki kompetensi yang kuat dalam menangkap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
a. Pendalaman Tugas DPRD.
b. Publikasi Dan Dokumentasi Dewan.
c. Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli.
d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
f. Penyusunan Program Kerja DPRD.
Sebagai wakil rakyat DPRD tentunya tidak lepas dari aspirasi masyarakat, sehingga perlu adanya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, yang meliputi :
a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
c. Pelaksanaan Reses.
Dalam rangka menegakkan disiplin, moralitas dan anggota DPRD serta untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD serta untuk memaksimalkan peran DPRD maka perlu adanya kegiatan pengawasan kode etik anggota DPRD, yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD.
Sedangkan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD maka perlu adanya fasilitasi yang memadai untuk memperlancar di dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD tersebut yang meliputi :
a. Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana tersebut di atas maka perlu adanya penunjang fasilitasi yang tercantum dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang antara lain berupa fasilitasi rapat yang meliputi:
- Rapat Pimpinan DPRD.
- Rapat Fraksi.
- Rapat Konsultasi.
- Rapat-Rapat Komisi.
- Rapat Badan Musyawarah.
- Rapat Badan Anggaran.
- Rapat Badan Pembentukan Perda.
- Rapat Badan Kehormatan.
- Rapat Paripurna DPRD, Dan
- Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD Lainnya Yang Dibentuk Berdasarkan Rekomendasi Badan Musyawarah Dan Ditetapkan Dalam Rapat Paripurna DPRD.
Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna secara rutin, berkala dan terjadwal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing merupakan forum kerja yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD, baik yang bersifat internal DPRD maupun bersama-sama dengan pemerintah daerah. (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




