Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Wonogiri: Netralitas dalam Pilkada 2024 Bukan untuk Diawasi, tapi Dibangun

Iwan Adi Luhung
Penulis: Iwan Adi Luhung❯
Rakor netralitas Pilkada 2024 di pendapa rumah dinas bupati Wonogiri, Selasa (24/9/2024).
Rakor netralitas Pilkada 2024 di pendapa rumah dinas bupati Wonogiri, Selasa (24/9/2024).

RADARSOLO.COM-Jelang Pilkada 2024, Pemkab Wonogiri bersama stakholder terkait menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang netralitas, Selasa (24/9/2024).


Advertisement

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, netralitas bukan untuk diawasi.

Namun, netralitas untuk dibangun. Akan sulit melakukan pengawasan netralitas.

"Tadi saya sampaikan, yang perlu diurai adalah akar persoalan kenapa ada potensi ketidaknetralan," ujarnya usai rakor, Selasa (24/9/2024).

Advertisement

Joko Sutopo menilai, bupati adalah jabatan seksi. Sebab bisa melakukan mutasi, promosi dan lainnya.

Itu yang membuat sejumlah pihak berspekulasi. Dalam hal ini adalah pihak yang harus netral namun menginginkan sesuatu.

"Maka yang perlu dibangun sistem. Misal, Wonogiri menggunakan sistem meritokrasi murni. Saya ke daerah nggak perlu dikawal OPD, karena saya pejabat politik. Jika dikawal OPD, ada potensi unsur ketidaknetralan terpenuhi," bebernya.

Advertisement

Politisi yang akrab disapa Jekek itu menuturkan, agenda rakor itu adalah mandatory.

Petunjuk dari pusat supaya ada sosialisasi netralitas kepada pihak-pihak yang atas profesinya punya kewenangan dan mendapatkan gaji dari uang negara.

"Jadi penegasannya bukan di pengawasannya. Kesadarannya yang harus ditumbuhkan, pemahamannya yang harus dipertebal," kata dia.

Sementara itu, anggota Bawaslu Wonogiri Mayaris Kusdi mengatakan, rakor digelar untuk mempersiapkan Pilkada.

Pihaknya mendapat undangan untuk memaparkan kesiapan Bawaslu Wonogiri. "Kita juga berikan materi-materi netralitas," kata dia.

Apakah pelanggaran netralitas berpotensi terjadi pada Pilkada 2024? Mayaris menuturkan, semua pelanggaran rawanterjadi.

"Namun, di ruang-ruang seperti ini kita bisa sering mengingatkan, mengimbau dan memahamkan," pungkas Mayaris. (al/wa)

Advertisement

Artikel Terkait

Polemik Logo PSCS Cilacap Memanas, Plt Bupati Beri Ultimatum 2x24 Jam

Polemik Logo PSCS Cilacap Memanas, Plt Bupati Beri Ultimatum 2x24 Jam

Polemik logo PSCS Cilacap memanas setelah Plt Bupati Ammy Amalia Fatma Surya memberi ultimatum 2x24 jam untuk mengganti logo dan mengklaim hak merek sejak 20 April 2026.

Lagi! Kepala Daerah di Solo Raya Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Lagi! Kepala Daerah di Solo Raya Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Informasi yang beredar, salah satu bupati di wilayah Solo Raya diamankan KPK. Belum diperoleh informasi pasti identitas bupati bersangkutan.

Prabowo Ingin Ada Akademi Gubernur-Bupati, Pejabat Bakal Dapat Pembekalan

Prabowo Ingin Ada Akademi Gubernur-Bupati, Pejabat Bakal Dapat Pembekalan

Prabowo Subianto menggagas akademi khusus bagi gubernur, bupati hingga dirjen. Para pejabat akan mendapat pembekalan kepemimpinan, administrasi, dan tanggung jawab sebelum menjabat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer