Bupati Wonogiri: Netralitas dalam Pilkada 2024 Bukan untuk Diawasi, tapi Dibangun


RADARSOLO.COM-Jelang Pilkada 2024, Pemkab Wonogiri bersama stakholder terkait menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang netralitas, Selasa (24/9/2024).
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, netralitas bukan untuk diawasi.
Namun, netralitas untuk dibangun. Akan sulit melakukan pengawasan netralitas.
"Tadi saya sampaikan, yang perlu diurai adalah akar persoalan kenapa ada potensi ketidaknetralan," ujarnya usai rakor, Selasa (24/9/2024).
Joko Sutopo menilai, bupati adalah jabatan seksi. Sebab bisa melakukan mutasi, promosi dan lainnya.
Itu yang membuat sejumlah pihak berspekulasi. Dalam hal ini adalah pihak yang harus netral namun menginginkan sesuatu.
"Maka yang perlu dibangun sistem. Misal, Wonogiri menggunakan sistem meritokrasi murni. Saya ke daerah nggak perlu dikawal OPD, karena saya pejabat politik. Jika dikawal OPD, ada potensi unsur ketidaknetralan terpenuhi," bebernya.
Politisi yang akrab disapa Jekek itu menuturkan, agenda rakor itu adalah mandatory.
Petunjuk dari pusat supaya ada sosialisasi netralitas kepada pihak-pihak yang atas profesinya punya kewenangan dan mendapatkan gaji dari uang negara.
"Jadi penegasannya bukan di pengawasannya. Kesadarannya yang harus ditumbuhkan, pemahamannya yang harus dipertebal," kata dia.
Sementara itu, anggota Bawaslu Wonogiri Mayaris Kusdi mengatakan, rakor digelar untuk mempersiapkan Pilkada.
Baca Juga: Camat Ngargoyoso Kembalikan Uang Gratifikasi Rp 285 Juta ke Kejari Karanganyar, Begini Penampakannya
Pihaknya mendapat undangan untuk memaparkan kesiapan Bawaslu Wonogiri. "Kita juga berikan materi-materi netralitas," kata dia.
Apakah pelanggaran netralitas berpotensi terjadi pada Pilkada 2024? Mayaris menuturkan, semua pelanggaran rawanterjadi.
"Namun, di ruang-ruang seperti ini kita bisa sering mengingatkan, mengimbau dan memahamkan," pungkas Mayaris. (al/wa)



