Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

5 Raperda Wonogiri 2026 Siap Dibahas, Termasuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Iwan Adi Luhung
Penulis: Iwan Adi Luhung❯
Ilustrasi rapat paripurna di Gedung DPRD Wonogiri.
Ilustrasi rapat paripurna di Gedung DPRD Wonogiri.

RADARSOLO.COM-Pemkab Wonogiri dan DPRD Wonogiri tengah menyusun 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk 2026 mendatang.


Advertisement

Sebanyak 12 Raperda berasal dari inisiatif DPRD, sementara 3 Raperda lainnya merupakan inisiatif dari lembaga eksekutif atau Pemkab Wonogiri.

Ketua DPRD Wonogiri Sriyono menjelaskan, program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk 2026 ini terbilang banyak.

Sebagian besar Raperda sudah mulai dibahas sejak 2022 dan 2024, dan dilanjutkan pada 2025.

Advertisement

Adapun 15 Raperda yang disusun meliputi berbagai bidang. Di antaranya Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin.

Raperda tentang penyelenggaraan Keolahragaan, Raperda tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, serta Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

Selain itu, ada juga Raperda mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), pengelolaan pasar rakyat, pemberdayaan desa wisata.

Advertisement

Serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dan Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau.

Raperda lainnya meliputi perubahan Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan, pembangunan ketahanan keluarga, dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Dari pihak eksekutif, ada tiga Raperda yang diusulkan, yakni Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutya, Raperda tentang rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta Raperda tentang PDAM Giri Tirta Sari.

Ketua Bapemperda DPRD Wonogiri Gimanto menyatakan, banyak Perda di Wonogiri yang sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Itu akibat perubahan regulasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun demikian, dia menekankan bahwa Raperda yang akan dihasilkan diharapkan tidak membebani masyarakat.

Gimanto berharap, Perda-perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu dalam pembangunan, serta mengatasi berbagai isu sosial.

Ketua Komisi III DPRD Wonogiri Catur Winarko menjelaskan, salah satu Raperda yang sangat penting untuk dibahas adalah Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Ini sejalan dengan banyaknya kasus pelanggaran Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak di Wonogiri.

Perda tersebut diharapkan dapat mengatur dan mendorong sinergitas antara seluruh komponen masyarakat untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (al/wa)

Advertisement
Editor : Tri wahyu Cahyono
Sumber : Radar Solo

Artikel Terkait

Anak Penderita Infeksi Usus yang Ditelantarkan Ortu Dirawat di RSUP Sardjito Jogja, DPRD Wonogiri Beri Atensi

Anak Penderita Infeksi Usus yang Ditelantarkan Ortu Dirawat di RSUP Sardjito Jogja, DPRD Wonogiri Beri Atensi

Untuk membiayai pengobatan sang cucu, kakek dan neneknya bahkan telah menjual rumah tinggal mereka di Kelurahan Giriwono.

Sebaran KK Penerima Bansos Terindikasi Judol Paling Banyak di Kismantoro Wonogiri

Sebaran KK Penerima Bansos Terindikasi Judol Paling Banyak di Kismantoro Wonogiri

KK penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terdeksi judol bakal dikumpulkan oleh pendamping dan memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan.

Mulai Garap 12 Ruas Jalan, Bupati Wonogiri Minta Masyarakat Ikut Awasi

Mulai Garap 12 Ruas Jalan, Bupati Wonogiri Minta Masyarakat Ikut Awasi

Nilai kontrak terbesar terdapat pada peningkatan atau rekonstruksi ruas Jalan Eromoko-Tegalharjo dengan nilai sekitar Rp 7,53 miliar. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer