Genjot Pendapatan Asli Derah, DPRD Wonogiri Minta Pipil Tanah Dicek Ulang


RADARSOLO.COM-DPRD Wonogiri memberikan sejumlah rekomendasi atas hasil pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Salah satu rekomendasinya adalah meminta tim anggaran pemerintah daerah untuk mengkaji objek pajak daerah dan retribusi yang memungkinkan untuk ditarik dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
DPRD mengusulkan agar dilakukan pengecekan ulang pipil tanah demi optimalisasi PAD.
Ketua Komisi II DPRD Wonogiri Supriyanto mengatakan, pihaknya mendorong optimalisasi PAD yang masuk dari sejumlah sektor.
Hal itu guna memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1/2022, dimana belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari total belanja APBD.
Untuk itu, pemerintah daerah diberi waktu hingga 2027 untuk menjalankan proporsi tersebut.
"2024 akhir kita sudah upayakan, teman-teman juga meliput itu. Di 2025, ada peningkatan target PAD. Tahun lalu Rp 294 miliar, tahun ini target PAD Rp 333 miliar," ujar Supriyanto usai sidang paripurna, Kamis (19/6/2025).
Pria yang akrab disapa Supri itu menuturkan, sumber pendapatan itu salah satunya dari opsen pajak.
Kemudian pihaknya juga membahas soal pajak dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri.
"Kita minta meluruskan objek pajak. Meluruskan, bukan menaikan. Pipil-pipil itu semua dicek," kata dia.
Pihaknya menyadari jika menunggu pendataan dari desa atau pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), maka data akan lama keluar.
Karena itu, pihaknya mendorong ada pihak ketiga untuk melakukan pengecekan.
"Jadi nanti diluruskan, apakah pipilnya masih tanah kosong atau sudah ada bangunannya. Jadi kita luruskan, potensi kita luar biasa dari hasil pengecekan. Ini optimalisasi potensi pendapatan dari pajak," beber Supri.
Saat belum ada IMB, maka bisa diurus IMB dan didapatkan pendapatan daerah. Menurut dia, pendataan terakhir pipil dilakukan sekira tahun 2008 lalu.
Selain itu, pihaknya juga mengejar retribusi dari pasar. Baik dari pasar tradisional maupun pasar hewan.
Ditargetkan, separuh pasar sudah mengaplikasikan e-retribusi. Hal itu bisa meminimalkan kebocoran.
"Perusda kita di Giri Aneka Usaha (GAU) juga kita genjot. Pengadaan dari OPD-OPD lewat sana. Dari unit usaha perdagangan umum atau percetakan. Usulan kita didukung Pak Bupati soal itu," kata Supri.
Pihaknya juga akan mengkaji soal potensi pendapatan dari pajak parkir di toko modern dan retribusi ruang milik jalan. Sebelumnya belum ada pajak parkir di toko modern.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapatkan Komisi II DPRD Wonogiri dari BPKD Wonogiri, dari target PAD Rp 333.752.057.047, hingga Mei 2025 sudah terealisasi Rp 156.082.159.841 atau 46,77 persen. (al)



