
RADARSOLO.COM - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri untuk memperkuat perlindungan aset negara dan penanganan persoalan hukum.
Kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Kantor Kejari Wonogiri, Rabu (18/11/2026).
Administratur Perhutani KPH Surakarta Agus Supriyanto Ganasari mengatakan kerja sama tersebut bertujuan mengamankan aset negara yang dikelola Perhutani.
Baca Juga: Ngaku DC, Komplotan di Boyolali Gasak Motor, Korban Dipulangkan Naik Taksi Online
"Aset itu meliputi sumber daya hutan serta aset perusahaan lainnya seperti tanah, jalan, dan bangunan," ujar Agus usai acara.
Menurut dia, pendampingan hukum diperlukan untuk mengantisipasi hingga menangani persoalan yang berpotensi mengancam aset negara.
Salah satu contohnya adalah upaya pensertifikatan tanah negara di kawasan hutan Wonogiri yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tanah negara melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Selain itu, juga ada penanganan perkara getah pinus dengan barang bukti sekitar 1.950 kilogram.
Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, barang bukti tersebut akhirnya dikembalikan kepada negara.
"Kerja sama ini untuk mengamankan aset-aset negara, baik sumber daya hutan maupun aset perusahaan lainnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejari ( Kajari) Wonogiri Hery Somantri menjelaskan melalui bidang Datun, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, hingga tindakan hukum lainnya.




