RADARSOLO.COM - Komisi IV DPRD Wonogiri memonitor dinonaktifkannya akses Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (KIS PBI JK) bagi ratusan ribu warga Wonogiri nonaktif.
Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Titik Sugiyarti mengatakan pihaknya memantau isu penonaktifan akses KIS PBI JK yang dialami banyak masyarakat di Kota Sukses.
"Tidak hanya di Komisi IV, teman-teman anggota DPRD yang lain juga dapat keluhan terkait itu dari masyarakat. Saya juga dapat (keluhan soal penonaktifan KIS PBI JK)," ujar dia Selasa (10/2/2026).
Kebijakan penonaktifan itu diambil oleh oemerintah di tingkat pusat.
Hal itu juga memantik respon anggota DPR RI dan pemerintah juga tanggap atas adanya masalah tersebut drngan adanya kebijakan reaktivasi.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah bersama DPR RI, kita bisa sedikit lega dengan adanya kebijakan itu (reaktivasi)," kata Titik.
Meski demikian, pihaknya juga akan memantau praktek reaktivasi di lapangan. Apakah reaktivasi bisa dilakukan sesuai dengan keputusan di tingkat pusat.
"Tentang desil-desil ini membuat kita agak bingung. Karena di lapangan, saat desil naik faktanya masih banyak yang membutuhkan. Karena banyak yang mengajukan turun desilnya," papar dia.
Diketahui, warga yang KIS PBI JK-nya dinonaktifkan terdeteksi masuk dalam desil 6-10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penonaktifan itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat.
Komisi IV akan berkoordinasi dengan dinas terkait atas data di DTSEN. Termasuk juga mencari alternatif pembiayaan KIS PBI JK di luar APBD.
"Prinsipnya saat ini kita pantau bersama, apakah memang reaktivasi itu bisa diproses lewat desa. Kita juga akan menerima juka ada masukan dan saran dari masyarakat," pungkas Titik.
Sebelumnya diberitakan, akses KIS PBI JK bagi ratusan ribu warga Wonogiri nonaktif.
Pemkab Wonogiri menyiapkan skema reaktivasi guna memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.(al)
Editor : Nur Pramudito