Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan Features Kesehatan

Suali Dwidjo S, Bupati Boyolali yang Dieksekusi Mati terkait PKI

Damianus Bram • Kamis, 30 September 2021 | 14:00 WIB
Petugas Kantor Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Boyolali menunjukkan foto Suali Dwidjo S, Bupati Boyolali periode 1958-1965 yang diberhentikan dan dieksekusi karena terlibat PKI. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
Petugas Kantor Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Boyolali menunjukkan foto Suali Dwidjo S, Bupati Boyolali periode 1958-1965 yang diberhentikan dan dieksekusi karena terlibat PKI. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI - Hidup Suali Dwijo S harus berakhir tragis. Bupati Boyolali yang menjabat periode 1958-1965 ini diberhentikan dan dieksekusi mati setelah pecah pemberontakan G30S/PKI pada 1965. Kini bahkan makamnya bahkan tidak diketahui entah di mana.

Suasana hening menyelimuti Kantor Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Boyolali di Jalan Kates, Boyolali Kota pada Jumat (29/9) pagi. Begitu masuk ruang tamu, deretan foto lawas Bupati Boyolali dari masa ke masa terpasang di dinding sebelah kiri. Tak terkecuali, Bupati Boyolali Suali Dwijo S yang diberhentikan pada 1965 karena terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena keterlibatan dia di PKI itu, foto Suali Dwidjo S sempat tidak terpajang di dinding itu. Namun, kini foto wajahnya sudah terpasang kembali, baik dalam buku sejarah Boyolali maupun foto yang terpasang di Museum R. Hamong Wardoyo dan buku-buku milik Pemkab/DPRD Boyolali.

Photo
Photo
Foto Suali Dwidjo S, Bupati Boyolali yang kini terpasang lagi di menyelimuti Kantor Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Boyolali. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Sejarah kelam pemberontakan 30 September oleh PKI memang menyisakan trauma bagi masyarakat Indonesia. Tak terkecuali di Boyolali. Kala itu, di masa pemerintahan Suali, keberadaan PKI di Boyolali memang cukup besar. Hingga terjadi gejolak politik pemberontakan PKI pada 1965.

Pegiat Sejarah Boyolali R. Surojo mengatakan, pada tahun-tahun tersebut, perang ideologi menjadi makanan sehari-hari. Meski saat itu, pemberontakan-pemberontakan PKI sudah mulai terjadi. Termasuk di Madiun pada 1948. Gejolak politik tersebut juga dirasakan di Boyolali.

"Basis PKI di Boyolali pada saat itu memang kuat. Pada saat itu, Pak Suali menjadi pimpinan PKI di Boyolali. Literasi sejarah mengenai Suali bisa ditemukan, meski minim. Salah satunya dalam buku Sirnaning Jaksa Katon Gapuraning Ratu 1965," ungkapnya pada Jawa Pos Radar Solo, Rabu (29/9).

Suali menggantikan bupati sebelumnya, M. Sastro Handjojo yang menjabat pada 1951-1958. Dia cukup lama menjabat sebagai Bupati Boyolali, hingga terjadinya pemberontakan PKI di Indonesia. Kondisi ini membuat politik di Indonesia ikut goyah. Berakhir dengan diberhentikan Suali dari jabatan bupati.

"Saat itu Suali yang merupakan Bupati sekaligus pimpinan PKI di Boyolali diberhentikan dari jabatannya dan dieksekusi (mati)," terangnya.

Belum diketahui, di mana dan kapan proses eksekusi terjadi. Bahkan makam  Suali sampai saat ini belum diketahui. Keterlibatan Suali pada PKI ini membuat fotonya sempat dihilangkan dari deretan sejarah Bupati Boyolali. Baik dalam deretan foto Bupati dari masa ke masa, sampai buku-buku literatur milik Pemkab.

"Fotonya pernah tidak dipasang dari deretan foto-foto Bupati Boyolali. Tapi sekarang sudah dipasang lagi. Termasuk di Museum R. Hamong Wardoyo juga ada," katanya.

Sementara itu, Kabid Kearsipan Dinas Arpus Boyolali, Didik Purwanto mengatakan literasi mengenai masa kepemimpinan Bupati Suali memang masih minim. Namun, Suali menjabat selama 7 tahun terhitung 1958 sampai 1965. Cacatan di Bidang Arsip Dinas Arpus Boyolali baru memuat foto dan masa menjabat.

"Pada tahun tersebut, Bupati masih penunjukan. Belum seperti sekarang ada pemilihan. Kami hanya memiliki dokumentasi foto dan masa jabatannya saja. Sedangkan jejak sejarah masih perlu penulusuran dan belum ada. Kalau foto Bupati dari masa ke masa dibukukan di setiap buku Pemkab. Hanya sebatas itu," terangnya.

Didik mengamini, pengarsipan terkendala sumber informasi dan biaya. Sehingga perlu dilakukan penelusuran sejarah. Ini membutuhkan biaya cukup besar, narasumber dan lainnya. Penelusuran tersebut akan dimuat dalam naskah sumber arsip (NSA). Termasuk memuat biografi, kiprah dan lainnya. (rgl/bun/dam) Editor : Damianus Bram
#Bupati Boyolali Yang diduga Terlibat PKI #Suali Dwijo S #Suali Dwidjo S yang Dieksekusi Mati terkait PKI #Kisah Suali Dwijo S