Diketahui, dalam perpres tersebut juga disebutkan bahwa program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, serta penanganan Covid-19 minimal 8 persen. Sisanya, bisa dikelola mandiri oleh desa.
"Teman-teman (perangkat) desa mempertanyakan, kenapa BLT DD besar sekali, dan alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani ini apa saja? Maka kami perjelas dulu melalui pertemuan ini. Yakni, pemkab melakukan validasi data keluarga penerima manfaat by name by address hingga tingkat RT," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto ditemui usai pertemuan dengan para kepala desa di kantor bupati Boyolali, Jumat (7/1).
Dijelaskannya, ada tujuh indikator dan 20 subindikator untuk menilai masyarakat masuk kategori miskin atau miskin ekstrem. Ketika indikator terpenuhi, data tersebut akan menjadi patokan untuk KPM.
Validasi ini sekaligus mengantisipasi dobel bantuan sosial (bansos) yang tahun lalu sempat menjadi sorotan. Yakni, ada dobel penerima bantuan bansos Kemenkes dan BLT DD.
Yulius menyebut tidak ada gejolak dari pemerintah desa. Mereka menerima kebijakan pemerintah dengan mengelola dana desa sesuai ketentuan pusat. “Selama ini kan dana desa memang kerap dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarpras (sarana prasarana). Tapi kalau kami hitung berdasarkan alokasi minimal tadi, masih ada 32 persen dana desa yang bisa digunakan sesuai kebijakan desa, baik untuk pembangunan fisik dan lainnya," urainya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Kemiri Adam menanyakan teknis pemenuhan cakupan KPM untuk anggaran BLT DD sebesar 40 persen. Padahal merujuk pada tahun sebelumnya tidak sebesar itu.
"Kalau 40 persen itu, di desa kami KPM-nya tidak sampai segitu. Padahal dianggarkannya sebesar itu," terang dia.
Asisten II Sekda Boyolali Insan Adi Asmono mengatakan, dana desa bisa dicairkan secara bertahap. Sayangnya, ketika desa gagal mengalokasikan dana desa sesuai ketentuan, maka pencairan tahap selanjutnya dikhawatirkan tersendat, sehingga validasi data kemiskinan menjadi solusi pembagian bansos baik dari desa, pemkab, maupun pusat.
"Kami tetap berbasis data penduduk yang valid. Ada parameter yang harus dipenuhi, dan ini menyasar masyarakat terkategori miskin dan miskin ekstrem, sehingga bisa sesuai dengan BLT DD 40 persen itu," jelasnya.
Desa, imbuh Insan, harus merujuk data KPM yang sudah divalidasi sebagai data BLT DD. Diharapkan bantuan tepat sasaran dan tidak ditemukan dobel bantuan.
Ketika anggaran untuk KPM di suatu desa tidak sampai 40 persen, Insan menegaskan tidak masalah. Desa hanya perlu menyalurkan sesuai temuan data di lapangan.
"Kalau 40 persen tidak terserap semua, ya sudah. Tetap dianggarkan sesuai data yang divalidasi tadi. Katakanlah hanya 10 persen saja yang terpakai, maka 30 persen sisanya dibiarkan, jangan dialihkan ke yang lain. Kita taati sesuai KPM saja. Desa masih bisa mengelola anggaran DD dari sisa yang diplotkan tadi," terang Insan. (rgl/wa/dam) Editor : Damianus Bram