Kepala Desa Kembangkuning Yarmanto mengatakan, pemberian bantuan ternak ini selaras dengan pengalokasian DD untuk ketahanan pangan. Pemerintah desa (pemdes) lantas memberikan bantuan kambing untuk kelompok masyarakat seperti karang taruna RT, karang taruna RW, PKK, bapak-bapak dan lainnya.
”Tiap PKK RT mendapatkan dua ekor. Di Desa Kembangkuning ada 41 RT dan 10 RW yang di dalamnya terdapat organisasi pemuda, PKK, dan bapak-bapak. Tiap tahun kami anggarkan Rp 200 juta untuk ketahanan pangan ini,” jelasnya pada Jawa Pos Radar Solo, Senin (1/8).
Program ketahanan pangan ini sudah berjalan sejak 2021. Tahun lalu, pemdes mengalokasikan Rp 200 juta. Sedangkan kambing yang dibagikan sebanyak 182 ekor. Tiap organisasi masyarakat bisa mendapatkan dua ekor kambing. Bantuan hibah ini ditujukan untuk kelompok. Dia berharap bisa menjadi modal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
”Anggarannya 20 persen dari DD. Dari Januari sampai bulan ini kami sudah bagikan 132 ekor kambing. Kami upayakan bisa merata semua kebagian. Kalau PKK biasanya dapat dua ekor dan katara bisa dapat empat ekor,” imbuhnya.
Yarmanto mengaku, tak ingin hanya berfokus pada infrastruktur. Namun, juga perekonomian warga. Program ketahanan pangan ini diharapkan memberikan manfaat pada ekonomi warga. Selain kambing bisa beranak pinak, warga juga bisa memanfaatkan dengan sistem gado. Alias menitipkan untuk dipelihara. Ditambah lagi, 70 persen warga desa berprofesi sebagai peternak dan petani.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto mengatakan, plot alokasi DD tersebut sesuai dengan fokus pemerintah pusat, untuk pengentasan kemiskinan. Sehingga paling sedikit 40 persen DD harus dialokasikan untuk BLT DD dan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan.
”DD diatur alokasinya untuk program perlindungan sosial berupa BLT DD minimal 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen. Bisa untuk program pangan masyarakat, dan peningkatan perekonomian warga. Selain itu, DD juga dialokasikan untuk penanganan covid-19 minimal 8 persen. Sisanya, bisa dikelola mandiri oleh desa,” terangnya. (Rgl/adi) Editor : Damianus Bram