"Kami tentu mendorong agar ada peningkatan kesejahteraan, meski hasilnya belum sesuai harapan. Apalagi akhir-akhir ini saya mendengar ada perlakuan berbeda, ada yang mendapat dan ada yang tidak mendapat (tambahan kesejahteraan,red) dari APBD. Sebabnya apa?," tegasnya, Minggu (14/5).
Menurutnya, beberapa tahun lalu ada tambahan kesejahteraan dari APBD untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Boyolali. Tujuannya agar pengelola PAUD di desa tidak memungut biaya dari orang tua. Dia mengamini, bantuan tersebut memang menyasar para pendidik Paud. Namun, saat itu jumlahnya tidak sampai sebanyak tahun ini.
Di sisi lain, Marsono menyoroti pendirian TK dan Paud menjamur dengan tujuan komersil. Pergeseran tersebut memengaruhi kebijakan pemkab. "Apalagi akhir-akhir ini kami hampir tidak pernah komunikasi. Akan tetapi kami mohon keikhlasan para guru, bahwa semua tidak bisa diukur dengan materi. Tapi kami akan berusaha untuk memberikan penghasilan tambahan, dan itu akan kami koordinasikan dengan Pemkab Boyolali," terangnya.
Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan berjanji mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru PAUD dengan mengomunikasikannya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) terkait alokasi APBDes untuk peningkatan kesejahteraan guru PAUD di desa-desa. "Dana desa bisa untuk (alokasi) pendidikan dan stunting. Nanti itu agar disampaikan ke kepala desa," terangnya.
Terpisah, Humas Himpaudi Boyolali Jaini mengatakan, pihaknya telah mengajukan bantuan kesejahteraan untuk 840 guru Paud. Namun, masih ada 10 persen yang belum mendapat bantuan. "Ada beberapa guru yang mendapat tambahan penghasilan dari APBDes," terangnya.
Dia mengamini masih terjadi gap cukup jauh antara guru PAUD formal dan nonformal. Padahal sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tidak membeda-bedakan mengenai pendidikan formal maupun informal, khususnya mengenai kesejahteraannya. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono