RADARSOLO.COM– Pencairan bantuan keuangan desa (Bankeudes) di Boyolali menjadi polemik.
Awalnya, pencairan Bankeudes senilai Rp 22 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan sepi peminat.
Ratusan kepala desa tidak menghadiri sosialisasi pencairan Bankeudes belum lama ini.
Salah satu alasannya, pencairan Bankeudes dilakukan jelang Pilkada Boyolali 2024.
Pemkab Boyolali kemudian mengizinkan kelompok masyarakat (Pokmas) mengajukan pencairan Bankeudes.
Syaratnya, harus atas persetujuan kades dan camat. Namun, beberapa kades takut mengajukan pencairan bankeudes dengan berbagai alasan.
Di Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, Boyolali, beberapa warganya mendatangi balai desa setempat, Senin (7/10).
Warga meminta Kades Glonggong Mulyono bersedia menandatangani surat permohonan pencairan Bankeudes untuk Pokmas.
Warga RT 3 RW 04 Desa Glonggong akan menggunakan Bankeudes untuk pengaspalan jalan senilai Rp 30 juta.
Serupa diminta warga di RT 04 RW 01 dan RT 09 RW 04 dengan nominal Rp 30 juta.
Kemudian di RT 06 RW 02; RT 11 RW 04, dan RT 04, RW 03 bakal menggunakan Bankeudes senilai Rp 30 juta untuk pembangunan talut.
Audiensi kemudian digelar melibatkan perwakilan warga serta pemerintah desa (Pemdes).
Namun, kades Glonggong enggan memberikan tanda tangan surat permohonan pencairan Bankeudes kepada Pokmas.
Alasannya terganjal sejumlah aturan dan regulasi.
"Saya tidak akan menolak (pencairan Bankeudes oleh Pokmas kalau,Red) prosesnya sudah betul. Tapi prosesnya tidak betul," jelas Mulyono.
Menurut Mulyono, kegiatan-kegiatan yang diajukan warga belum tertuang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).
Pengaspalan jalan dan pembuatan talut, imbuh Mulyono, tidak pernah diusulkan dalam musrenbang sebelumnya.
"Enam RT ini tidak ada masalah (kondisi jalan dan talut masih bagus), sehingga tidak masuk RKP (rencana kerja pemerintah desa)," ungkap Mulyono.
Kalau pun ingin diajukan perbaikan insfrastruktur menggunakan Bankeudes, kades Glonggong menyebut hal tersebut sudah terlambat.
Lantaran pemdes telah mengunggah APBDes perubahan dalam Sitem Keuangan Desa (Siskeudes).
Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Bankeudes pemkab Boyolali maupun provinsi tidak ada.
Jika tetap memaksakan memberikan izin pengajuan bankeudes, Mulyono mengaku akan berdampak hukum.
Mulyono menyarankan permohonan warga itu diajukan secara resmi ke camat Nogosari.
Bila camat mengizinkan, bisa memberikan instruksi kepada pemdes untuk menindaklanjuti.
Sehingga jika terjadi masalah di kemudian hari, pemdes tidak menanggungnya sendiri.
Sebelumnya, Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani memberikan jaminan pendampingan penggunaan Bankeudes oleh Inspektorat.
Regulasi penggunaan Bankeudes mengacu pada Perbup Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Perbup Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bankeu kepada Pemdes.
Baca Juga: Merasakan Manfaat Program JKN, Pegawai Bank Jateng Cabang Boyolali Apresiasi Layanan BPJS Kesehatan
Ditegaskan Sekda Boyolali, tidak ada tendensi apapun dalam pencairan Bankeudes.
Apalagi dikaitkan dengan isu politisasi dalam Pilkada 2024.
Sebab, pencairan Bankeudes sudah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Nggak ada istilah tumpangan apa, nggak ada. Rencana aksi dari BPK harus kami laksanakan sampai 2024. Makanya harus ada aksi (pencairan) Bankeudes," ujar dia. (rgl/wa)
Editor : Tri Wahyu Cahyono