Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Validasi DTSEN Diperkuat, Dinsos Karanganyar Libatkan 134 Petugas PMK

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana memberi materi FGD yang diikuti petugas pemutakhiran data kemiskinan. (Rudi Hartono/Radar Solo)
Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana memberi materi FGD yang diikuti petugas pemutakhiran data kemiskinan. (Rudi Hartono/Radar Solo)

Advertisement

 

RADARSOLO.COM – Upaya memperkuat akurasi data kemiskinan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos), sebanyak 134 petugas pemutakhiran data dari tingkat desa hingga kecamatan dikumpulkan dalam forum group discussion (FGD) Meeting Full Board yang digelar di Lorin Solo Hotel pada 8–9 Juni 2026.

Advertisement

Kegiatan tersebut diikuti 117 Petugas Pemutakhiran Mandiri Kemiskinan (PMK) desa/kelurahan dan 17 Petugas PMK kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.

FGD difokuskan pada penguatan validitas data kemiskinan sebagai dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Advertisement

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Junaidi mengatakan, kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

”Data yang valid dan mutakhir merupakan kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, peran petugas PMK sangat strategis dalam melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data secara berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana hadir sebagai narasumber utama. Dia memberikan arahan kepada seluruh petugas PMK terkait pentingnya pemutakhiran DTSEN sebagai fondasi perencanaan kebijakan kesejahteraan sosial.

Menurut Adhe, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dapat terdeteksi dan tercatat secara cepat. Dengan demikian, pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk menyusun program pengentasan kemiskinan yang efektif.

Junaidi menambahkan, FGD juga bertujuan meningkatkan motivasi dan kapasitas petugas PMK agar lebih aktif mengakomodasi usulan bantuan sosial dari masyarakat serta melaksanakan proses verifikasi dan validasi data di wilayah masing-masing.

Advertisement

Artikel Terkait

Dana BGN Seret, SPPG di Karanganyar Bertumbangan: Dua Sudah Mandek Total

Dana BGN Seret, SPPG di Karanganyar Bertumbangan: Dua Sudah Mandek Total

Sejumlah SPPG di Kabupaten Karanganyar stop beroperasi karena dana transfer dari BGN macet.

6 Raperda Baru Digeber, Pemkab Karanganyar Benahi Birokrasi hingga Perkuat BUMD Syariah

6 Raperda Baru Digeber, Pemkab Karanganyar Benahi Birokrasi hingga Perkuat BUMD Syariah

Enam raperda digeber Pemkab dan DPRD Karanganyar. Mulai dari pembenahan birokrasi hingga BUMD syariah.

DPRD Karanganyar Keluarkan Rekomendasi Polemik Pengembangan Wisata di Desa Berjo

DPRD Karanganyar Keluarkan Rekomendasi Polemik Pengembangan Wisata di Desa Berjo

DPRD Karanganyar sidak pengerukan lahan di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Sabtu (6/6/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer