RADARSOLO.COM-Pemkab Klaten terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang sehat dan aman.
Pada Senin siang (13/7/2026), Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meninjau secara langsung pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Pedan.
Didampingi oleh kepala perangkat daerah terkait, Hamenang mengunjungi satu per satu rumah warga yang tengah direhab.
Baca Juga: Pemkab Sragen Lantik 75 PNS Formasi 2024, Ini Rinciannya
Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan benar-benar tepat sasaran.
Ia menjelaskan, bahwa program RTLH merupakan salah satu program prioritas Pemkab Klaten untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat.
"Salah satu program prioritas kami adalah bantuan RTLH. Tahun ini kurang lebih ada sekitar seribu rumah yang mendapatkan bantuan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun Baznas. Kebetulan yang kami tinjau hari ini merupakan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten," tutur Hamenang.
Bagi Pemkab Klaten, program RTLH tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan semata, melainkan juga menjadi roda penggerak kesejahteraan.
Rumah yang layak huni diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman bagi para penerima manfaat.
"Meskipun ini bersifat stimulan, harapan kami setelah rumah ini direhab, masyarakat penerima manfaat dapat tinggal dengan lebih nyaman. Dengan kondisi rumah yang lebih baik, semoga masyarakat juga semakin semangat bekerja sehingga kesejahteraannya ikut meningkat," tambah Bupati.
Seperti diketahui, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh bantuan stimulan senilai Rp 15 juta. Dana tersebut dialokasikan secara spesifik sebesar Rp 12,5 juta untuk pembelian material bangunan.
Sedangkan Rp 2,35 juta untuk upah pekerja (tukang) dan Rp 150 ribu guna biaya operasional pelaksanaan. Maka itu, total anggaran yang digelontorkan melalui APBD murni Kabupaten Klaten mencapai lebih dari Rp 3,7 miliar.
Hamenang juga berharap kapasitas keuangan daerah dapat terus meningkat di masa mendatang, sehingga cakupan penerima bantuan RTLH bisa diperluas.
Meskipun progres terus berjalan, tantangan penataan hunian di Kabupaten Klaten diakui masih cukup besar.
Baca Juga: Pintu Dilubangi Pakai Las, Perhiasan Seberat 50 Gram di Toko Emas di Juwangi Boyolali Amblas
Berdasarkan data riil dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) hingga akhir tahun 2025, jumlah RTLH di Klaten tercatat masih berada di angka 6.364 unit.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Disperakim Kabupaten Klaten Muh. Anwar Shodiq. mengungkapkan bahwa penanganan RTLH dilakukan secara simultan dan kolaboratif.
Pemkab Klaten aktif merangkul berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Baznas, hingga sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). (ren)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com