Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

Mayoritas Produk UMKM di Kota Solo Belum Berizin

Damianus Bram • Jumat, 15 Oktober 2021 | 02:00 WIB
DONGKRAK INDUSTRI HALAL: Kepala Kantor Perwakilan BI Solo Nugroho Joko Prastowo (dua daro kiri) di Lodji Gandrung, beberapa waktu lalu. (SEPTINA FADIA PUTRI/RADAR SOLO)
DONGKRAK INDUSTRI HALAL: Kepala Kantor Perwakilan BI Solo Nugroho Joko Prastowo (dua daro kiri) di Lodji Gandrung, beberapa waktu lalu. (SEPTINA FADIA PUTRI/RADAR SOLO)
SOLO – Mayoritas produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bengawan belum berizin. Terutama yang dikelola oleh anggota program kesejahteraan keluarga (PKK). Padahal, izin produk ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut. Ini menjadi salah satu tantangan bagi UMKM agar bisa naik kelas.

"Yang penting adalah masalah perizinan. Karena kalau dilihat dari produknya, mayoritas UMKM belum ada izinnya. Ini perlu diberi informasi soal perizinan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo Nugroho Joko Prastowo dalam kegiatan pelatihan branding dan packaging bagi UMKM anggota PKK Kota Surakarta, kemarin.

Nugroho menekankan, ini harus diketahui masalahnya. Apakah karena ketidaktahuan atau ada kendala dalam pengajuan izinnya. Kemudian dilakukan evaluasi sehingga ada tindak lanjutnya.

Tantangan lainnya, kebutuhan masing-masing UMKM yang beragam. Produk UMKM milik anggota PKK sangat banyak macamnya. Termasuk level tingkatan produknya. Sehingga perlu dilakukan kurasi terlebih dahulu. Untuk memilah dan mengelompokkan UMKM sesuai pelatihan yang dibutuhkan. Sebagai awalan, pelatihan diberikan secara umum tentang branding dan packaging terlebih dahulu.

"Kami ingin memberdayakan anggota PKK. Agar UMKM anggota PKK ini bisa naik kelas. Harapannya, dapat menopang ekonomi Kota Solo dari unit terkecil, keluarga. Kalau kesejahteraan keluarga meningkat, otomatis ekonomi juga kuat. Kami lakukan pendampingan ini ke anggota PKK. Khususnya, pelaku UMKM," jelasnya.

Ke depan, pelaku UMKM ini juga didorong dalam penggunaan QRIS. Penggunaan QRIS di Solo dan sekitarnya terus meningkat dibandingkan tahun lalu. Kenaikannya mencapai 87 persen sampai pada September lalu. Pengguna QRIS naik dua kali lipat dibandingkan Desember tahun lalu.

"Sekarang ada 227 ribu merchant QRIS di Solo dan sekitarnya. Khusus, Solo ada sekitar 66 ribu merchant QRIS. Memang cukup dominan. Tapi gerakan ini tidak menunggu semuanya siap. Harus terus dijalankan," sambungnya.

Ketua PKK Kota Surakarta Selvi Ananda menambahkan, pihaknya berkomitmen memajukan UMKM di Kota Bengawan. Terutama UMKM milik anggota PKK. Sehingga dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

"Sebenarnya kegiatan ini perpanjangan dari agenda weekend market saat Ramadan lalu. Tapi harus tertunda lantaran PPKM,” ujarnya.

Harapannya, ada sinergitas BI dan PKK untuk memastikan keluarga dan masyarakat ikut membantu percepatan Kota Solo. Lewat pelatihan branding dan packaging. Di era digitalisasi, UMKM harus membuat tampilan produknya lebih menarik. “Agar konsumen tertarik membeli," ujarnya. (aya/bun/dam) Editor : Damianus Bram
#PKK Kota Solo #Banyak Produk UMKM di Solo Belum Berizin #UMKM PKK di Kota Solo #Ketua TP PKK Kota Surakarta #Produk UMKM di Solo