RADARSOLO.COM - Program perumahan yang digulirkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat mengena dan berdampak langsung terhadap geliat sektor properti, termasuk di wilayah Solo Raya. Hal tersebut disampaikan Maharani, anggota Real Estate Indonesia (REI) yang juga merupakan pengembang perumahan di Solo Raya.
Menurut Maharani, keterbatasan lahan di Kota Solo membuat pembangunan perumahan tapak semakin tidak memungkinkan. Alternatif yang dinilai paling realistis adalah hunian vertikal seperti apartemen bersubsidi.
“Kalau di Solo saya rasa perumahan sudah tidak memungkinkan, yang mungkin itu apartemen berbentuk vertikal dengan subsidi,” ujar Maharani, Selasa (3/2).
Ia menambahkan, pesatnya perkembangan Kota Solo justru menjadikan daerah penyangga seperti Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar sebagai target utama pengembangan perumahan.
“Solo ini melejit, jadi daerah sekitarnya menjadi penyangga utama untuk mencapai target perumahan,” katanya.
Kebijakan pemerintah yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah subsidi maupun non-subsidi, dinilai sangat membantu masyarakat. Selain itu, kemudahan persyaratan serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turut mendorong minat beli.
“Pak Prabowo membebaskan PPN perumahan, syaratnya dipermudah, BPHTB dibebaskan. Ini sangat membantu masyarakat,” ungkap Maharani.
Ia mencatat, secara umum terjadi peningkatan penjualan sekitar dua persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, di perusahaannya sendiri, dampak program tersebut terasa signifikan.
“Pasca Covid-19, tempat saya sempat mangkrak. Tapi setelah program 3 juta rumah per tahun dari Pak Prabowo, 80 unit habis dalam waktu tiga bulan,” jelasnya.
Antusiasme masyarakat semakin tinggi dengan adanya skema uang muka nol persen. Menurut Maharani, hal tersebut menjadi umpan yang sangat menarik dari pemerintah.
“Ekonomi itu istilahnya pemerintah memberi umpan yang sangat menarik. Masyarakat antusias sekali, di Sikasep saja yang antre namanya sudah banyak,” katanya.
Dalam satu bulan terakhir, Maharani mengaku pembeli datang sendiri tanpa promosi besar-besaran.
“Cuma pasang MMT Rumah Program Prabowo, satu bulan sudah ada 10 sampai 15 orang yang datang,” ujarnya.
Selain perumahan tapak, kebutuhan apartemen di Solo juga dinilai semakin mendesak. Hal ini seiring dengan meningkatnya minat masyarakat ekonomi menengah ke atas terhadap hunian vertikal.
“Apartemen di Solo memang diwajibkan. Ada juga pemindahan dari rusun ke apartemen,” jelasnya.
Program ini juga dinilai memberi keuntungan bagi developer sekaligus masyarakat. Dampak program perumahan, lanjut Maharani, tidak hanya dirasakan sektor properti, tetapi juga sektor lain seperti pertanian.
“Sekarang bukan cuma perumahan. Petani yang dapat SPPG penghasilannya bertambah, banyak yang akhirnya bisa beli rumah,” ujarnya.
Meski demikian, Maharani menyoroti persoalan serius terkait perbankan, khususnya penahanan dana jaminan oleh sejumlah bank.
“Dana itu bisa bertahun-tahun tidak cair, bahkan ada yang akhirnya hilang. Hampir semua developer mengeluhkan hal ini,” pungkasnya. (alf/fer)
Editor : fery ardi susanto