
Oleh
ASTRID WIDAYANI
Wakil Wali Kota Solo
ISU pengelolaan sampah menjadi perhatian serius Pemkot Solo, yang dalam beberapa waktu terakhir semakin mempercepat upaya penyempurnaannya. Salah satu momentum yang menegaskan komitmen tersebut adalah apel bersama di TPA Putri Cempo pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran 2026, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Solo Respati Ardi dan diikuti seluruh jajaran pemerintah kota.
Upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir kini menjadi prioritas yang harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat UU 18/2018 tentang Pengelolaan Sampah dan PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan berkesinambungan.
Baca Juga: Perempuan Penggerak Ekonomi Keluarga
Dari berbagai kebijakan dan strategi pemerintah kota menggeser paradigma dari angkut-buang menuju pengelolaan berbasis hulu-hilir. Namun, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi serta perubahan perilaku masyarakat.
Secara konseptual, pemilahan sampah dari sumbernya merupakan langkah mendasar yang tidak bisa ditawar. Selama sampah masih tercampur di tingkat rumah tangga, pasar, maupun tempat usaha, teknologi secanggih apa pun di hilir tidak akan bekerja optimal.
Baca Juga: UMKM Denyut Nadi Ekonomi Kota Solo
Dalam konteks ini, peraturan wali kota tentang kewajiban pemilahan sampah sebenarnya telah menjadi fondasi yang kuat. Artinya, persoalan utama bukan lagi pada aspek regulasi, melainkan pada kepatuhan serta efektivitas pengawasan.
Pasar tradisional menjadi contoh nyata kompleksitas persoalan tersebut. Di satu sisi, pasar menyumbang sekitar 30 persen volume sampah kota, dengan dominasi sampah organik. Di sisi lain, sampah organik juga menjadi jenis yang paling banyak dihasilkan dari berbagai sudut Kota Bengawan.
Potensi ini sejatinya bisa dimanfaatkan melalui pengolahan berbasis kompos, maggot, atau bahkan energi terbarukan skala kecil. Namun, pola lama—membuang sampah tanpa memilah—masih menjadi tantangan utama dalam perubahan perilaku masyarakat. Tanpa intervensi yang tegas, disertai penyediaan fasilitas dan sistem kontrol yang disiplin, upaya ini berisiko berhenti pada tahap sosialisasi semata.




