89,09 Persen Warga Bumi Intanpari Terdaftar JKN 

Damianus Bram • Dipublikasikan Rabu, 16 Maret 2022 | 17:13 WIB
PAPARAN: Kepala BPJS Kabupaten Karanganyar Yessy Kumalasari (kanan) sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022, kemarin (15/3). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
PAPARAN: Kepala BPJS Kabupaten Karanganyar Yessy Kumalasari (kanan) sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022, kemarin (15/3). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Karanganyar mencatat pada Maret 2022 sebanyak 89,09 persen warga Bumi Intanpari terdaftar menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

”Secara bertahap data yang dinonaktifkan saat ini sudah kembali divalidasi. Ada beberapa revisi dari definisi universal health coverage (UHC) 2021 dan 2022,” terang Kepala BPJS Kabupaten Karanganyar Yessy Kumalasari dalam kegiatan sosialisasi tentang Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 di ruang Podang 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, kemarin (15/3).

Yessy menyampaikan, capaian UHC Kabupaten Karanganyar di urutan nomor 21 dari tiga puluh lima 35 kabupaten di Jawa Tengah. Ada beberapa usulan skema untuk mencapai UHC. Yaitu dengan dilakukan sinkronisasi data kependudukan dan MF BPJS kesehatan. Sebagai penambahan peserta yang mengikuti UHC. Serta perlunya verifikasi dan validasi, untuk mengetahui penyebab nonaktif, agar mencapai tujuan perluasan peserta dan kemudahan akses layanan.

”Ada beberapa revisi dari definisi UHC 2021 dan 2022 . Jika 2021 angka yang dimunculkan angka JKN yang aktif, sedangkan UHC 2022 angka yang dimunculkan adalah warga Karanganyar yang pernah menjadi peserta JKN,” terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Sutarno mengungkapkan, Instruksi Presiden  Nomor 01 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak lain bertujuan untuk  melaksanakan program JKN, dan meningkatkan pelayanan akses kesehatan yang berkualitas.

Presiden menginstruksikan 30 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN.

”Kepala OPD dihadirkan agar tahu hak dan kewajiban dalam sosialisasi serta regulasi yang disampaikan kepada semua masyarakat lewat kecamatan dan diharapkan semua masyarakat terkaver dalam JKN,” terang Sekda. (rud/adi) Editor : Damianus Bram
jkn jaminan kesehatan nasional universal health coverage BPJS