Perusahaan Keberatan UMK, Tempuh Perundingan Bipartite

Damianus Bram • Dipublikasikan Jumat, 9 Desember 2022 | 04:13 WIB
JAMIN HAK: Petugas Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar sidak di salah satu perusahaan. Awal tahun, penerapan UMK baru bakal dipantau. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
JAMIN HAK: Petugas Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar sidak di salah satu perusahaan. Awal tahun, penerapan UMK baru bakal dipantau. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar 2023 kembali menempati angka tertinggi se eks Karesidenan Surakarta, yakni Rp 2.207.483,64. Namun, asosiasi perusahaan Indonesia (Apindo) setempat mengklaim masih ada perusahaan yang belum pulih pascapandemi Covid-19. Untuk itu, Apindo memberi solusi perundingan antara serikat buruh dan pekerja.

”Ya kalau memang ada yang belum atau tidak mampu (menerapkan UMK 2023,Red), kami menyarankan pengusaha membicarakan itu secara bipartite. Apabila benar-benar kurang mampu, bisa saja kami persilakan untuk mengajukan penangguhan,” kata pengurus Apindo Karanganyar Joko Mulyanto dihubungi Jawa Pos Radar Solo, Kamis (8/12).

Joko mengungkapkan, Apindo masih menunggu proses hukum judicial review yang diajukan ke Mahkamah Kostitusi bahwa Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 saat ini masih cacat hukum.

”Kami sedang menunggu hasilnya. Jika menganulir Permen 18 2022, ya sudah semestinya SK gubernur ini harus direvisi,” imbuh Joko.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Haryanto menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah. Meskipun kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan UMK 2023 belum sesuai dengan harapan KSPN, yakni menggunakan metode survei kebutuhan hidup layak (KHL).

”Kami akan instruksikan kepada perangkat organisasi yaitu pengurus unit kerja (PUK) di masing-masing perusahaan se Kabupaten Karanganyar untuk mengamankan surat keputusan gubernur ini,” kata Haryanto.

Dia juga meminta Apindo menghormati surat keputusan gubernur ini. Selanjutnya menginstruksikan kepada semua perusahaan di Bumi Intanpari agar dapat melaksanakan UMK yang sudah ditetapkan.

”Harapan besar kami dari serikat pekerja adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah pengusaha dan pekerja. Sehingga terwujud suasana atau iklim kerja yang kondusif. Pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas serta kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Karanganyar,” paparnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, dengan terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah terkait UMK tersebut, semua pihak diharapkan menerima keputusan tersebut.

”Hasil permen-nya memang seperti itu. Semoga lancar dan hasil tersebut bisa diterima oleh masing-masing pihak,” tegas bupati. (rud/adi/dam) Editor : Damianus Bram
Keberatan UMK apindo karanganyar Penetapan UMK Penetapan UMK Karanganyar