RADARSOLO.COM–Menghadapi fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi menjelang Ramadhan dan Lebaran, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengajak masyarakat untuk mandiri pangan.
Solusi yang ditawarkannya sederhana namun berdampak besar: pertanian organik skala rumah tangga.
Dalam rangkaian kegiatan reses di Kabupaten Karanganyar, Sumanto menekankan bahwa berkebun tidak harus menunggu punya lahan luas.
Pekarangan sempit, halaman teras, bahkan dinding rumah bisa disulap menjadi "lumbung pangan" keluarga.
"Banyak tanaman yang bisa dikembangkan, mulai dari bayam, kangkung, sawi, selada, hingga cabai. Khususnya cabai yang harganya kerap 'pedas' (mahal) saat momen hari raya. Kalau menanam sendiri, setidaknya aman untuk konsumsi dapur," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Manfaatkan Limbah Dapur
Sumanto juga berbagi tips budidaya yang murah meriah.
Masyarakat didorong memanfaatkan barang bekas sebagai pot dan menggunakan limbah rumah tangga sebagai nutrisi tanaman.
"Supaya subur, gunakan pupuk kompos dari sisa makanan di dapur atau pupuk kandang. Ini langkah awal yang efektif. Selain hemat, kita juga belajar mengurangi limbah dan menjaga kesuburan tanah tanpa bahan kimia," jelasnya.
Bagi warga yang benar-benar tidak memiliki lahan tanah, teknik hidroponik menjadi alternatif solusi untuk tetap produktif.
Peluang Cuan Tambahan
Selain untuk ketahanan pangan keluarga, Sumanto melihat potensi ekonomi dari tren gaya hidup sehat.
Permintaan pasar terhadap sayuran bebas pestisida kini semakin tinggi.
"Hasil panen yang berlebih bisa dijual ke tetangga atau lingkungan sekitar. Sayuran organik punya nilai jual lebih tinggi karena masyarakat makin sadar kesehatan," tambahnya.
Sumanto mendorong pemerintah daerah untuk turun tangan memberikan pelatihan dan pendampingan agar inisiatif pertanian lorong atau pekarangan ini bisa menjadi gerakan masif yang berkelanjutan.
Singgung Dana Desa
Di sela-sela kampanye pertanian organik, Sumanto juga menanggapi aspirasi infrastruktur desa.
Mengingat adanya efisiensi anggaran yang memangkas alokasi Dana Desa, ia meminta para Kepala Desa (Kades) untuk bijak menerapkan skala prioritas.
"Pembangunan fisik tetap jalan, tapi harus dipilih yang paling mendesak, mengingat anggaran sedang terbatas," pungkasnya. (*)
Editor : Tri wahyu Cahyono