RADARSOLO.COM-Dalam upaya meningkatkan kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengadakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, Kamis (07/5/2026).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debbie Nianta Musigiasari, menyampaikan capaian kepesertaan JKN per April 2026 di Kabupaten Karanganyar sebesar 99,43 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,59 persen.
“Dengan capaian tersebut, Kabupaten Karanganyar memperoleh status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, artinya skema pelayanan kesehatan di mana masyarakat yang belum terdaftar atau memiliki kendala kepesertaan Program JKN, dapat segera diaktifkan dengan dukungan pemerintah daerah,” katanya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Kembangkan Skrining Digital, Perkuat Layanan Prolanis dan Rujuk Balik
Dilihat dari data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Karanganyar dengan status aktif, sejak Januari 2025 sampai dengan April 2026, terjadi kenaikan sebesar 25.057 jiwa.
Sedangkan, tren peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah, terdapat penurunan peserta pada bulan Februari 2026, dikarenakan beralih ke dalam segmen PBI JK sebanyak 8.559 jiwa.
“Sementara itu, jumlah badan usaha di Kabupaten Karanganyar, yang sudah terdaftar ke dalam Program JKN, sebanyak 950 dengan jumlah pekerja terdaftar sebanyak 75.256 jiwa, serta anggota keluarga sebanyak 82.588 jiwa," jelas Debbie.
"Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi empat klasifikasi, yakni badan usaha besar sebanyak 155, menengah sebanyak 237, kecil sebanyak 304, dan mikro sebanyak 254,” imbuh dia.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Sri Suboko menyampaikan, UHC merupakan prioritas utama dan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam menjamin hak dasar kesehatan bagi masyarakat.
“UHC di Kabupaten Karanganyar dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan gratis atau terjangkau bagi warga, terutama mereka yang kurang mampu," terang Sri Suboko.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Surakarta Gandeng Tokoh Agama, Perkuat Sosialisasi JKN Lewat Buku Khotbah
"Pemerintah Kabupaten Karanganyar, terus melakukan strategi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan memperluas cakupan untuk memastikan seluruh warga terlayani,” lanjutnya.
Di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mendaftarkan penduduk dan anggota keluarganya ke dalam Program JKN dengan segmen PBPU BP Pemda sebanyak 135.437 jiwa, dengan proyeksi tagihan iuran sampai Desember 2026, yakni sebesar 53,86 miliar.
“Dalam upaya mempertahankan capaian UHC Prioritas, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersinergi dengan semua pihak terkait. Kami akan memetakan fasilitas kesehatan dan mendorong pemilik usaha di bidang kesehatan, untuk dapat berpartisipasi dengan upaya Corporate Social Responsibility (CSR) badan usaha, dan Skema Sharing Iuran (SSI),” tambahnya. (fe)
Editor : Tri Wahyu Cahyono