RADARSOLO.COM – BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 ini lebih kering dibandingkan tahun lalu. Hal itu menyusul fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau semakin ekstrem.
Di tengah ancaman kekeringan itu, kursi kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar malah kosong.
Itu terjadi setelah pejabat sebelumnya yakni Hendro Prayitno dimutasi menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar.
Baca Juga: Ditinggal Nonton Bola, Peternak di Karanganyar Kaget Kandang Ayamnya Ludes Dilalap Api
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar beralasan pemilihan pejabat baru menunggu penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru dari pemerintah pusat. Menyusul naiknya status BPBD Karanganyar dari tipe B menjadi tipe A.
Bupati Karanganyar Rober Christanto mengatakan, perubahan status tersebut berdampak pada struktur organisasi dan mekanisme pengisian jabatan di lingkungan BPBD. Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu regulasi terbaru sebagai dasar penetapan pejabat definitif.
”Untuk pengisian kepala pelaksana BPBD masih menunggu SOTK baru. Karena sekarang status BPBD Karanganyar sudah naik menjadi tipe A,” kata Rober, Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Polres Sragen Jaring Atlet E-Sport Mobile Legends hingga Tingkat Kecamatan
Menurutnya, peningkatan status tersebut bukan tanpa alasan. Karanganyar dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi dengan beban kerja penanggulangan bencana yang besar.
Kondisi geografis wilayah, terutama kawasan lereng Gunung Lawu, menjadi salah satu pertimbangan utama dalam peningkatan status BPBD tersebut.
Dengan perubahan menjadi tipe A, BPBD Karanganyar memiliki struktur organisasi yang lebih besar dan setara dengan jabatan eselon II.
Konsekuensinya, lembaga tersebut akan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kebencanaan, termasuk dalam pengerahan personel, peralatan, serta dukungan operasional saat terjadi bencana.
”Naiknya status ini menjadi penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Mengingat Karanganyar memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, terutama di wilayah pegunungan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemkab Karanganyar sebelumnya telah melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi 11 jabatan eselon II yang kosong.
Baca Juga: Wow! 30 Dalang Tampil Satu Panggung di Karanganyar
Namun, dari hasil seleksi tersebut, bupati hanya melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 10 pejabat.
Satu jabatan yang belum diisi hingga saat ini adalah kepala pelaksana BPBD. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik karena seluruh tahapan seleksi telah selesai dilaksanakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Radarsolo.com, terdapat tiga nama yang sebelumnya masuk dalam daftar usulan calon kepala pelaksana BPBD Karanganyar.
Yakni Yuli Padmi Handayani yang saat ini menjabat sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub), Sinung Whardana yang menjabat Camat Karangpandan, serta Sugiharjo yang saat ini menjabat Camat Matesih.
Baca Juga: Tradisi 1 Suro di Gunung Lawu Diprediksi Membludak, Dua Jalur Pendakian di Karanganyar Diawasi Ketat
Meski demikian, Pemkab Karanganyar belum dapat menetapkan pejabat definitif sebelum terbitnya regulasi baru yang mengatur struktur organisasi BPBD tipe A. Rober memastikan pelayanan dan penanganan kebencanaan tetap berjalan normal.
”Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat dan kesiapsiagaan bencana tetap berjalan. Untuk pengisian jabatan definitif nanti menunggu aturan dan SOTK yang baru,” tandasnya. (rud/adi)
Editor : Adi Pras