RADARSOLO.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Karanganyar mulai mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif.
Momen pesta demokrasi tingkat desa tersebut dinilai membutuhkan pemetaan anggaran serta persiapan matang sejak dini agar berjalan transparan, aman, dan kondusif.
Hal itu dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Karanganyar, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo dan dihadiri Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana.
Baca Juga: Proyek Perbaikan Jalan Sukowati Sragen, Sejumlah Arus Lalin Dialihkan
Turut hadir unsur forkonpimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran kepala perangkat daerah, BUMD, hingga para camat se-Kabupaten Karanganyar.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Joko Pramono menegaskan pentingnya pengalokasian dan pengawasan anggaran yang presisi untuk gelaran Pilkades Serentak 2027 mendatang.
”Persiapan Pilkades 2027 tidak boleh dilakukan mendadak. Perencanaan anggaran pada Perubahan APBD 2026 ini harus mulai mengakomodasi tahapan awal penetapan dan mitigasi potensi konflik di tingkat desa. Kita ingin pesta demokrasi warga desa ini benar-benar berjalan kondusif dan akuntabel,” tegas Joko.
Baca Juga: Kapolda Jateng Beri Bantuan untuk Pasien CTEV di Karanganyar
Senada disampaikan juru bicara Fraksi PAN-Demokrat Suwanto. Ia mengingatkan agar Pemkab Karanganyar memastikan kesiapan teknis maupun pendanaan di tingkat kecamatan hingga desa.
”Pilkades adalah fondasi kepemimpinan paling bawah yang bersentuhan langsung dengan warga. Pemkab harus memastikan tidak ada kendala anggaran maupun teknis yang bisa menghambat pelaksanaan Pilkades Serentak 2027. Penguatan kapasitas panitia dan transparansi anggaran desa wajib dikawal sejak sekarang,” ujar Suwanto.
Pandangan umum fraksi lainnya juga disampaikan Suwarni dari Fraksi Partai Golkar, Mustaqim dari Fraksi PKS, Tiara Puspita dari Fraksi PKB serta Setiawan Dwi Broto dari Fraksi Partai Gerindra.
Baca Juga: DPRD Sragen Sebut Anggaran Kecamatan Habis untuk Operasional Ketimbang Pelayanan
Di luar isu pilkades, para wakil rakyat juga memberikan deretan catatan kritis. Di antaranya penguatan penerapan sistem e-retribusi dan e-pajak demi menggenjot pendapatan daerah.
Kemudian pengembangan sektor pariwisata, mitigasi bencana, antisipasi dampak kemarau panjang, hingga perbaikan penerangan jalan umum (PJU).
DPRD juga mendesak pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta kepesertaan BPJS agar bantuan tepat sasaran.
Seluruh masukan fraksi ini selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karanganyar. (rud/adi)
Editor : Adi Pras