Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten Tuti Nurharyanti menjelaskan, tahun ini kesulitan pembaruan data kasus stunting. Karena ada temuan, beberapa posyandu sudah tidak aktif lagi. Termasuk beberapa di antaranya, melaksanakan door-to-door, sehingga membutuhkan waktu dalam pendataan.
“Biasanya, kegiatan penimbangan dan pengukuran badan balita di posyandu, dilakukan pada Februari dan Agustus. Posyandu belum boleh digelar oleh pihak pemerintah desa setempat. Tetapi, kami tidak bisa memaksakan hal itu. Karena tergantung kondisi di daerahnya masing-masing, terkait perkembangan kasus Covid-19,” ungkapnya, kemarin (10/10).
Peniadaan layanan posyandu, memengaruhi cakupan balita yang ditimbang, maupun diukur tinggi badannya. Maka, data pravelensi stunting tahun ini kurang maksimal. Pada 2020, sekitar 68.000 balita berhasil dipantau tumbuh kembangnya oleh posyandu maupun faskes lainnya.
“Cakupan tersebut sekitar 75 persen dari jumlah balita di Klaten. Dari jumlah itu, angka prevalensi stunting sekitar 8.407 balita,” imbuh Tuti.
Tahun ini, cakupan penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, diperkirakan hanya 25 persen saja, dari total balita di Kota Bersinar. Kendati demikian, dinkes terus berupaya menekan angka prevalensi stunting. Salah satunya dengan memberikan edukasi kepada remaja, untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Sosialisasi ditekankan kembali, ketika menginjak usia dewasa maupun saat menjadi calon pengantin. Harapannya, masyarakat bisa mempersiapkan diri sejak dini, sebagai calon ibu dengan pemenuhan gizi seimbang. Termasuk menerapkan pola asuh pada anak, agar kebutuhan gizinya tercukupi.
“Ada beberapa faktor penyebab stunting. Bisa jadi, karena pola asuh yang dilakukan ibu kepada anaknya kurang tepat. Bisa juga karena faktor ekonomi. Sehingga tidak bisa memenuhi gizi bagi anaknya,” ucapnya.
Dinkes mendorong agar layanan posyandu kembali diaktifkan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Supaya tumbuh kembang anak terus terpantau. Jika selama ini layanan posyandu lingkupnya di tingkat dusun, bisa diperkecil menjadi tingkat RW atau RT. Maksimal, melayani sekitar 15 balita untuk mencegah kerumunan. “Dengan catatan harus ada izin dari satgas Covid-19 wilayah setempat,” tandasnya.
Sementara itu, warga Desa Jambukidul, Kecamatan Ceper Endah Budi Karyati, 32, mengakui selama ini layanan posyandu di desanya ditiadakan selama pandemi. Namun belakangan, setelah kasus Covid-19 melandai, sudah diaktifkan lagi.
“Tapi ya tetap sesuai prokes (protokol kesehatan). Wajib menggunakan masker dan setiap RW sudah dijadwal kedatangannya. Kalau tidak ada pandemi, penimbangan dan pengukuran badan biasanya rutin tiap bulan. Saat posyandu tidak aktif, saya terpaksa menimbang anak di klinik umum,” ujarnya. (ren/fer/dam) Editor : Damianus Bram