“Kami sudah menerapkan di Pasar Gayamprit sebagai pilot project e-retribusi. Sampai saat ini terus kami kaji pelaksanaannya. Sejauh mana efektivitasnya, sebelum akhirnya diterapkan di seluruh pasar tradisional,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, DKUMKP Klaten Joko Purnomo, Rabu (29/6).
Sejauh ini penerapan e-retribusi masih menemui sejumlah kendala. Di antaranya harus menggunakan tiga aplikasi yang dikembangkan perbankan, vendor, dan milik DKUMKP sendiri. Jika terjadi permasalahan pada salah satunya, harus menyinkronkan ketiga aplikasi tersebut. Alahasil membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.
“Padahal e-retribusi setiap hari terus jalan. Ini sedang mencari cara yang tepat untuk diterapkan di pasar tradisional. Agar bisa mendukung penerimaan retribusi daerah,” imbuhnya.
Selain itu, upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah juga digenjot lewat dua peraturan daerah (perda) baru. Yakni Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Penerapan dua perda baru ini untuk membedakan mekanisme penarikan retribusi di pasar tradisional. Jika sebelumnya pedagang los tetap dan oprokan ditarik tiap hari dengan karcis, diubah per bulan selayaknya pedagang kios.
“Disesuaikan ukuran tempat berjualan dan kelas pasarnya. Sehingga setiap bulan sudah jelas retribusi yang harus dibayar. Karena sudah ada ketetapannya. Ini untuk menimalkan penyimpangan di lapangan dan memaksimalkan retribusi,” urainya.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan, Olahraga, dan Parwisata (Disporapar) Klaten ikut menggenjot PAD lewat kunjungan wisata. Terutama objek wisata yang dikelola pemkab. Di antaranya Bukit Sidoguro, pemandian Jolotundo, dan Obyek Mata Air Cokro (OMAC).
“Kami fokus menambah spot-spot baru untuk menarik wisatawan. Tahun ini di Bukit Sidoguro kembali ditambah fasilitasnya. Penataan sudah ketiga kalinya, memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” terang Kepala Disporapar Klaten Sri Nugroho.
Penataan juga menyasar pemandian Jolotundo di Desa Jambeyan, Karanganom. Kini bersolek dengan wajah lebih modern. Didukung plaza kuliner untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Harapannya bisa bersaing dengan objek wisata lainnya yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes).
Terkait penataan OMAC, akan digeber pada 2023. Saat ini sedang pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Harapannya, OMAC menjelma menjadi objek wisata air yang menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.
“Kami juga ingin mengaktifkan forum komunikasi di eks Karesidenan Surakarta, yang sebelumnya vakum. Bisa jadi media promosi, untuk mengenalkan berbagai destinasi wisata di Klaten,” bebernya. (ren/fer/dam) Editor : Damianus Bram