RADARKLATEN.COM - Rapat paripurna dengan agenda Persetujan DPRD Klaten terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Klaten Tahun Anggaran 2024 digelar di Gedung Paripurna DPRD Klaten, Senin (27/11). Bupati Klaten Sri Mulyani menghadiri rapat paripurna tersebut.
Dalam paripurna tersebut DPRD Klaten telah menyetujui APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 3,1 triliun.
APBD yang telah disetujui itu diprioritaskan untuk kegiatan dan program menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kota Bersinar.
“Rapat paripurna dengan agenda persetujuan APBD 2024 dapat dilaksanakan sesuai tepat waktu. Sehingga proses lebih cepat. Harapannya proses evaluasi (oleh Pj Gubernur Jawa Tengah) juga lebih cepat. Pada Januari 2024 untuk APBD sudah bisa kita jalankan bersama,” ucap Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, ditemui wartawan sesuai rapat paripurna, Senin (27/110.
Lebih lanjut, Hamenang menjelaskan, bahwa dalam APBD 2024 diprioritas untuk menurunkan angka kemiskinan.
Seperti diketahui Pemkab Klaten dalam menurunkan angka kemiskinan hingga 1,16 persen. Dari sebelumnya pada 2021 13,49 persen menjadi 12,33 persen di 2022 sehingga memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat lewat pemberian dana insentif fiskal sekira Rp 11 miliar.
Diharapkan angka kemiskinan di Klaten bisa turun kembali dengan dukungan anggaran terhadap kegiatan dan program melalui APBD 2024.
Program yang dijalankan Pemkab Klaten selama ini dalam menurunkan angka kemiskinan melalui rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Begitu juga melaksanakan program jambansiasi.
“Menurunkan angka kemiskinan menjadi program prioritas yang diharapkan bisa dijalankan. Harapannya angka kemiskinan bisa turun di 2024,” ucap Hamenang.
Di sisi lain, Hamenang menjelaskan, APBD 2024 juga diprioritaskan untuk menurunkan angka stunting di Klaten.
Seperti diketahui angka stunting di Klaten mencapai 14,63 persen. Sedangkan untuk target nasional pada 2024 diharapkan bisa turun menjadi 14 persen. Tetapi Bupati Klaten Sri Mulyani menargetkan untuk bisa turun menjadi 10 persen.
“Kita harus optimis dengan target yang dicanangkan bupati menjadi 10 persen itu. Mengingat semuanya sudah kita lakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Begitu juga ada tim penanganannya, sehingga dengan adanya APBD 2024 yang mendukung kegiatan (penurunan angka stunting) harusnya angka 10 persen bisa tercapai,” ucap Hamenang.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani membenarkan kaitannya prioritas dalam APBD 2024 untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Klaten.
Selain untuk melanjutkan program di 2023 serta anggaran untuk kegiatan pemilu 2024.
“Kemiskinan dan angka stunting menjadi prioritas kami. Termasuk untuk infrastruktur jalan,” ucap Mulyani seusai rapat paripurna.
Di sisi lain, Mulyani mengucap syukur atas persetujuan APBD 2024 telah ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Terlebih lagi telah melalui tahapan pembahasan sesuai pedoman yang berlaku.
Selanjutnya APBD 2024 ini akan disampaikan kepada Pj Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).(ren)
Editor : Damianus Bram