Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilantik Bupati Klaten, dari Kepala Dinkes hingga Kepala Diskominfo

Angga Purenda • Rabu, 20 Maret 2024 | 01:17 WIB
Bupati Klaten Sri Mulyani saat melantik sejumlah pejabat di Pendapa Pemkab Klaten, Selasa (19/3). 
Bupati Klaten Sri Mulyani saat melantik sejumlah pejabat di Pendapa Pemkab Klaten, Selasa (19/3). 

RADARSOLO.COM – Bupati Klaten Sri Mulyani melantik dan mengambil sumpah atau janji sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten pada Selasa (19/3). Acara dilaksanakan di Pendapa Pemkab Klaten.

Mereka yang dilantik terdiri dari tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, 40 pejabat administrator, dan 29 pejabat pengawas.

Ditambah pengukuhan terhadap sembilan pejabat karena adanya perubahan susunan organisasi tata kerja (SOTK) Bappedalitbang menjadi badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah.

Selain itu, tujuh pejabat unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP). Terdapat 11 guru yang mendapatkan tambahan penugasan sebagai kepala sekolah.

Termasuk 20 guru yang mendapatkan penugasan sebagai koordinator wilayah (korwil). Jadi total ada 123 orang yang dilantik dan dikukuhkan kali ini. Kalau untuk eselon masih ada beberapa yang belum terisi.

"Ini mengantisipasi apabila ada kekeliruan, seperti di dinas kesehatan (dinkes) pada bagian kepala TU, apakah fungsional atau struktural,” jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klaten Agus Setyawan Prasetyoko, Selasa (19/3).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, dilantiknya tujuh pejabat tinggi pratama menjadikan yang sebelumnya kosong, kini terisi. Sebelumnya Pemkab Klaten menggelar seleksi terbuka dan kompetitif untuk pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut.

Mereka yang dilantik yakni Muh. Anwar Shodiq menjadi kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (disperakim), dari sebelumnya sekretaris disperakim.

Kemudian Anggit Budiarto menjadi kepala dinas kesehatan (dinkes) dari sebelumnya sekretaris dinkes. Sedangkan staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dijabat oleh Slamet dari sebelumnya kabag pemerintahan Setda Klaten.

Sementara itu, kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) kini dijabat oleh Aris Pramana, sebelumnya dia berstatus sebagai sekretaris diskominfo. Lalu kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dissos dan P3APPKB) dijabat oleh Puspa Enggar Hastuti dari sebelumnya jadi camat Prambanan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten kini dijabat oleh Sri Purwanto. Sebelumnya dia bertugas sebagai kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Klaten.

Sedangkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Klaten Fadzar Indriawan kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika di pemerintahan. Tidak ada jabatan yang langgeng maupun kekuasaan yang tak berbatas.

“Maka jangan jadikan jabatan itu tujuan hidup, agar kita tidak lalai dalam hakikat kehadiran di muka bumi. Pesan ini perlu diingat dan selanjutnya dijadikan peringatan bagi siapapun yang di pundaknya untuk bisa lebih amanah. Jabatan itu harus dimaknai sebagai pintu bagi terbukanya jalan untuk berbuat kebaikan,” jelas Mulyani.

Mulyani berpesan kepada pejabat baru agar segera dapat menyesuaikan diri. Termasuk menguatkan koordinasi dengan pejabat di lingkungan masing-masing untuk meningkatkan akselerasi. Terutama dalam pelaksanaan tugas dan program kerja lembaga.

“Kerja keras saudara sebagai pejabat baru sangat ditunggu-tunggu hasilnya oleh masyarakat. Biarlah keikhlasan dan kesungguhan saudara dalam bekerja. Keringat yang menetes menjadi bukti kesungguhan saudara dalam memikul amanah ini,” jelas Mulyani.

Mulyani mengharapkan kepada seluruh ASN di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing agar mendukung kepemimpinan yang baru.

“Puasa Ramadan tidak boleh membuat para pegawai menjadi lemah dan malas bekerja. Justru orang yang berpuasa itu sehat. Maka tidak ada alasan untuk kendor dalam bekerja karena tidak ada kesuksesan yang diraih dengan jiwa kemalasan,” jelas Mulyani. (ren/nik)

Editor : Niko auglandy
#Sri Mulyani #bupati #pejabat