Oleh:
ASTRID WIDAYANI
Wakil Wali Kota Solo
Di tengah pertumbuhan Kota Solo yang semakin pesat, tantangan perkotaan tidak lagi bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Persoalan sampah, kepadatan penduduk, keterbatasan ruang publik, kemiskinan, hingga akses kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif. Di sinilah gagasan pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor menjadi relevan untuk dilakukan.
Konsep kolaboratif dalam pembangunan masyarakat bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan subjek yang ikut menentukan arah kota. Dalam konteks ini, Solo memiliki modal sosial yang kuat lewat budaya gotong royong. Tantangannya tinggal bagaimana diterjemahkan dalam tata kelola kota yang lebih partisipatif dan adaptif.
Baca Juga: Menyelamatkan Kota dari Hulu
Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, media, dan masyarakat menjadi jawaban atas keterbatasan pemerintah dalam menjawab kompleksitas persoalan kota. Memang betul, pemerintah memiliki kewenangan dan regulasi namun sering terbatas oleh anggaran dan sumber daya manusia. Di sisi lain, komunitas memiliki kedekatan dengan persoalan lapangan, akademisi menawarkan basis riset dan inovasi, sementara dunia usaha memiliki dukungan sumber daya dan jejaring.
Baca Juga: Perempuan Penggerak Ekonomi Keluarga
Salah satu contoh nyata kolaborasi ini terlihat dalam gerakan food sharing di Solo. Makanan berlebih dari hotel, pasar, atau toko roti yang masih layak konsumsi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerakan semacam ini tidak hanya mengurangi sampah makanan, tetapi juga menghadirkan solusi sosial yang langsung dirasakan warga. Ini menunjukkan bahwa solusi kota tidak selalu harus mahal, melainkan membutuhkan sinergi dan kesadaran bersama.
Kendati demikian membangun kolaborasi bukan perkara mudah, ego sektoral masih menjadi tantangan utama dalam semangat kolaboratif itu. Fakta bahwa setiap institusi sering memiliki prioritas dan cara kerja masing-masing. Belum lagi birokrasi panjang juga kerap memperlambat inovasi. Alasan inilah yang mengharuskan komunikasi lintas sektor diperkuat dengan membuka ruang dialog yang setara, bukan sekadar formalitas partisipasi publik.
Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan kota. Kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi pusat lahirnya kajian, inovasi, dan solusi atas persoalan masyarakat menimbang kebijakan publik yang baik lahir dari perencanaan yang berbasis data dan riset. Sebab itu keterlibatan akademisi dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari tata ruang, pengelolaan lingkungan, transportasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.
Namun yang tidak kalah penting, kolaborasi harus bersifat inklusif. Pembangunan kota tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, warga miskin, lansia, dan masyarakat marjinal harus menjadi bagian dari proses perencanaan. Ketika aksesibilitas ruang publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan mulai dirancang dengan perspektif inklusif, maka kebijakan benar-benar hadir untuk semua.
