RADARSOLO.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyampaikan adanya potensi pengurangan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 170 miliar dari pemerintah pusat.
Meski demikian, pemkab akan menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut.
”Untuk sementara sampai saat ini Rp 170 miliar. Tetapi masih ada beberapa DBH (dana bagi hasil) yang belum muncul,” ujar Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat ditemui di DPRD Klaten pada Senin (6/10/2025).
Lebih lanjut, Hamenang mencontohkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2026 yang sampai saat ini belum diketahui besarannya.
”Ada juga yang lainnya, seperti insentif fiskal juga belum turun. Ya semoga nanti kalau semua sudah komplet, turunnya (TKD) tidak terlalu signifikan (tidak sampai Rp 170 miliar),” ujar Hamenang.
Menyikapi turunnya TKD, Hamenang telah mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah strategi.
Seperti melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terus dilakukan. Termasuk dimungkinkan adanya refocussing pada beberapa program yang sudah direncanakan pada tahun depan.
”Manakala program tidak terlalu prioritas, ya mungkin akan kami tidak jalankan terlebih dahulu,” tambah Hamenang.
Sekalipun ada penurunan TKD dari pusat tetapi terkait program infrastruktur yang salah satunya perbaikan jalan tetap jadi prioritas kepemimpinan Hamenang-Benny. Mengingat hal itu menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat.
Sebagai informasi, komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 telah dibacakan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (25/9/2025).
Diketahui pendapatan daerah Kabupaten Klaten direncanakan Rp 2,6 triliun. Komposisi pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara itu, Pemkab Klaten menargetkan PAD pada 2026 sebesar Rp 553 miliar. Sementara itu, belanja daerah pada 2026 direncanakan sebesar Rp 2,8 triliun.
Sejumlah fraksi di DPRD Klaten mendorong Pemkab Klaten untuk mengoptimalkan PAD. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2026 pada Senin (6/10/2025).
Salah satunya yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra DPRD Klaten melalui juru bicaranya yakni Suyatmi.
Dia mengungkapkan komposisi pendapatan daerah dan belanja daerah pada RAPBD 2026 menimbulkan deficit kurang lebih 9,5 persen.
”Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembiayaan melalui hutang daerah bukanlah pilihan utama. Karena dapat menimbulkan beban jangka panjang. Sebaliknya, strategi yang lebih tepat adalah efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan,” ujar Suyatmi.
Lebih lanjut, Suyatmi mengungkapkan bahwa tranfer ke daerah dari pusat menyumbang 74 persen dari total pendapatan. Sedangkan PAD hanya menyumbang 21 persen dari total penerimaan di APBD 2026.
”Fraksi Gerindra memandang ketergantungan pada dan TKD bukanlah kondisi yang sehat untuk keberlanjutan fisik daerah. Oleh karena itu Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber-seumber PAD. Mulai dari optimalisasi pajak berbasis digital, peningkatkan kualitas layanan retribusi sehingga pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif,” ujar Suyatmi. (ren/adi)
Editor : Adi Pras