RADARSOLO.COM - Pemkab Klaten menggelar rapat evaluasi besar-besaran terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (7/5/2026).
Rapat tersebut dilakukan guna menyikapi sejumlah temuan di lapangan.
Termasuk adanya kasus dugaan keracunan makanan yang sempat muncul. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meminimalkan potensi human error dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam rapat tersebut, Pemkab menghadirkan kepala SPPG serta pihak yayasan atau mitra penyedia jasa guna menyamakan persepsi.
Termasuk dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forkopimda.
Bupati Hamenang mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah temuan teknis yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satunya terkait pengelolaan fasilitas penyimpanan bahan makanan.
"Kami masih menemukan di lapangan, namanya cold storage atau penyimpanan dingin, tapi AC-nya malah panas. Bahkan ada yang tidak ada AC-nya. Ada juga Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang belum selesai. Ini wajib segera diselesaikan," tegas Hamenang ditemui usai rapat evaluasi.
Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi usai menyantap menu MBG merupaka tata kelola SPPG yang buruk.
Baca Juga: Duh, KDMP 15 Kelurahan di Karanganyar Terkendala Aset
"Penyebabnya adalah SOP yang tidak dijalankan. Jika semua taat aturan, risiko keracunan bisa diminimalisir. Sekarang aturannya lebih keras, salah sedikit bisa langsung ditutup," tambahnya.
Selain masalah teknis, Bupati Hamenang juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemilik yayasan, kepala SPPG, dan ahli gizi. Ia meminta agar pihak yayasan tidak berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan tim teknis di dapur.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, muncul usulan pembentukan Paguyuban SPPG di Kabupaten Klaten sebagai wadah bertukar informasi dan saling belajar antarpengelola.
Hamenang juga mengingatkan agar program tersebut berdampak pada ekonomi kerakyatan.
"Sesuai arahan Presiden, supply chain program ini harus melibatkan UMKM lokal di wilayah masing-masing. Perputaran ekonomi harus ada di tingkat desa atau kecamatan," ucapnya.
Baca Juga: Wacana Sekolah Gratis Sekolah Swasta di Kota Solo Banjir Dukungan, Komisi IV Siap Kawal
Untuk para orang tua siswa, Bupati Hamenang berpesan agar tetap tenang namun waspada. Anak-anak diminta untuk selalu mengecek kondisi fisik makanan sebelum dikonsumsi.
"Icipi dulu satu sendok, kalau rasanya sudah aneh, jangan ditelan. Segera laporkan ke guru," imbaunya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Klaten Yoga Angga Pratama menyatakan pihaknya bersama Satgas MBG akan memperketat pengawasan di seluruh titik operasional.
"Saat ini ada 125 SPPG yang beroperasi di seluruh Kabupaten Klaten. Kami akan kembali memperketat penerapan SOP standar pengelolaan makanan dan melakukan sidak rutin ke tiap-tiap SPPG," ujar Yoga.
Langkah itu diambil untuk memastikan kejadian-kejadian menonjol. Seperti kasus keracunan yang terjadi di Tulung beberapa waktu lalu. Harapannya tidak terulang kembali di masa mendatang. (ren)
Editor : Tri Wahyu Cahyono