RADARSOLO.COM - Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan ke RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten pada Jumat (29/5/2026).
Didampingi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah Dr KH Tafsir dan Direktur Holding Rumah Sakit Muhammadiyah Delanggu (RSMD) dr Muhamad Ma'mun Sukri.
Kunjungan tersebut dikemas dalam agenda audiensi strategis guna mempererat komitmen dan sinergi jaminan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Acara dipusatkan di Aula Lantai 3 RSU PKU Muhammadiyah Delanggu.
Dalam keterangannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan, audiensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dimulai sejak Jumat (29/5/2026) pagi dengan agenda olahraga bersama yakni fun run sejauh 5 Km di Stadion Manahan, Solo.
Kegiatan tersebut sengaja digelar untuk mengampanyekan gerakan promotif dan preventif demi menjaga pola hidup sehat masyarakat.
"Kalau promotif dan preventif makin membaik, belanja kesehatan akan lebih murah. Selama ini sebagian besar hasil iuran BPJS larinya ke rumah sakit. Dengan penguatan promotif preventif, beban itu bisa berkurang dan bergeser ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)," ujar Prihati.
Baca Juga: Wow! Kebun Stroberi di Desa Gondosuli Tawangmangu Bakal Diperluas hingga 10 Hektare
Terkait kunjungan ke jaringan RSU PKU Muhammadiyah, Prihati menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama.
Khususnya dalam hal tata kelola pembiayaan kesehatan agar lebih sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Melalui administrasi yang tertib, diharapkan pelayanan kesehatan berkualitas dapat berjalan lancar tanpa kendala.
"Kami ingin memastikan peserta JKN benar-benar terlindungi secara finansial. Dalam bekerja sama dengan faskes, termasuk dengan RSU PKU Muhammadiyah, kami memegang prinsip untuk menjaga dan membuka akses, meningkatkan kualitas, serta menjaga efisiensi," tambahnya.
Lebih lanjut, Prihati membeberkan bahwa Muhammadiyah saat ini memiliki 136 rumah sakit di seluruh Indonesia. Hampir seluruhnya telah menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan.
Pihaknya membuka lebar peluang kerja sama bagi rumah sakit baru yang sedang dipersiapkan, seperti di Sorong, Papua Barat Daya. Sepanjang memenuhi syarat mutlak dan teknis yang ditentukan.
Baca Juga: Pemkab Karanganyar Jamin BPJS Ketenagakerjaan Bagi Relawan Kebencanaan
Dalam paparannya, Prihati menjelaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah ekosistem besar yang melibatkan pentahelix.
Meliputi rakyat, pemerintah, fasilitas kesehatan, hingga akademisi.
Dalam ekosistem tersebut, Muhammadiyah dinilai memiliki peran yang sangat strategis karena berada di seluruh lini tersebut.
Langkah penguatan kerja sama ini juga ditegaskan sejalan dengan visi misi pemerintah pusat. BPJS Kesehatan masuk ke dalam program prioritas pembangunan nasional nomor 7 dalam Asta Cita.
Baca Juga: Resmi, Mulai 1 Mei 2026 RS Kardiologi Solo Layani Pasien BPJS Kesehatan
Secara langsung menginstruksikan peningkatan kualitas BPJS Kesehatan serta pemenuhan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat.
"Hingga saat ini, kepesertaan JKN telah mencakup 285 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia (UHC), dengan tingkat keaktifan sebesar 79 persen," jelasnya.
BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan lebih dari 3.200 rumah sakit, 2.100 di antaranya merupakan faskes swasta. Termasuk 136 jaringan rumah sakit milik Muhammadiyah.
Menyikapi tantangan kesenjangan distribusi faskes dan SDM spesialis, Prihati mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang dinilai jeli melihat peluang dengan membangun rumah sakit di wilayah-wilayah pinggiran atau perbatasan kota.
"Kami memiliki data valid berbasis pemetaan wilayah. Jika pihak swasta atau Muhammadiyah ingin memperluas jaringan melalui sistem holding, kami sarankan bangunlah di daerah yang masih berkategori hijau atau minim fasilitas kesehatan," harapnya.
Menurutnya, hal itu sangat membantu BPJS Kesehatan dalam memegang tiga prinsip utama JKN.
Yakni membuka akses, menjaga kualitas mutu lewat kredensialing serta memberikan proteksi finansial yang efisien bagi masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali Deddy Febrianto turut mengapresiasi pelayanan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, khususnya terkait penggunaan antrean online melalui aplikasi Mobile JKN.
Deddy juga berharap, ke depannya setiap peserta JKN telah menggunakan Aplikasi Mobile JKN khususnya antrean online yang memberikan kemudahan dengan menghemat waktu untuk mendapatkan pelayanan dan dapat diakses dari mana saja sebelum datang langsung ke faskes.
“Sejak adanya transformasi digital melalui kanal layanan online yang salah satunya antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN, kini peserta JKN tidak perlu lagi menunggu lama di faskes,” ungkap Deddy.
Sebagai informasi tambahan, bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, apabila menemukan kendala atau memerlukan informasi dapat menghubungi petugas BPJS SATU (Siap Membantu) yang nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU telah terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut.
Selain itu, peserta JKN juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Dr KH Tafsir menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru untuk bersilaturahmi langsung dengan jaringan rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Menurut Tafsir, forum dialog tersebut sangat penting karena seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah, telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pertemuan itu juga dihadiri langsung oleh para direktur rumah sakit se-Jateng dan DIY, serta jajaran pengurus Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) dan pimpinan daerah setempat.
"Sebagai Dirut baru, sangat penting bersilaturahmi demi memperlancar kerja sama. Ini adalah forum kita untuk berdialog dengan bapak dirut supaya hambatan dan kesulitan yang terjadi di lapangan bisa diselesaikan dengan baik," ujar Tafsir.
Saat disinggung mengenai kendala yang dihadapi selama ini, Tafsir tidak menampik adanya dinamika di lapangan.
Ia mengungkapkan, persoalan utama yang kerap muncul umumnya dipicu oleh adanya perbedaan persepsi dalam menerjemahkan aturan. antara pihak rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.
Sehingga hal ini memicu perbedaan nilai klaim.
"Lewat forum inilah hal-hal tersebut kita harmonisasikan dan selaraskan agar tidak ada lagi pertentangan ke depan," ujarnya.
Menyambung hal tersebut, Direktur Holding Rumah Sakit Muhammadiyah Delanggu (RSMD) dr Muhamad Ma'mun Sukri mengungkapkan, pemaparan regulasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan berhasil mengurai berbagai kebingungan yang selama ini dihadapi pihak manajemen rumah sakit di lapangan.
Ma'mun menekankan pentingnya bagi seluruh jaringan rumah sakit di bawah tata kelola Holding RSMD untuk segera bersiap menghadapi pergeseran paradigma pelayanan kesehatan di masa depan.
Sebab, ke depan, arah pelayanan akan bergeser dari volume-based (berbasis kuantitas) ke value-based (berbasis kualitas dan nilai).
Ini harus kita pahami betul agar rumah sakit bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Semua tindakan harus dilihat dulu konteks penyakitnya, sehingga apa yang kami kerjakan bisa tepat sasaran," jelas Ma'mun.
Selain aspek regulasi biaya, Ma'mun juga mengapresiasi keteladanan yang ditunjukkan oleh Dirut BPJS Kesehatan melalui kegiatan lari pagi bersama yang digelar di kawasan Manahan, Solo sebelum audiensi dimulai.
Menurutnya, aksi tersebut membawa pesan mendalam bagi orientasi bisnis rumah sakit di masa depan.
"Melalui langkah ini, kita ingin mengedukasi masyarakat agar ke depan datang ke rumah sakit hanya untuk check-up atau menjaga kesehatan. Bukan lagi untuk terapi pengobatan berat," ucapnya.
"Rumah sakit akan tetap dibutuhkan, tetapi fokus utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," lanjut Ma'mun. (ren/ria)
Editor : Syahaamah Fikria