Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan Features Kesehatan Gaya Hidup Photo

Sambung Rasa di Pusat Kota, Bupati Klaten Tekankan Kolaborasi Atasi Masalah Sampah dari Hulu hingga Hilir

Angga Purenda • Jumat, 17 Juli 2026 | 14:39 WIB
Kegiatan Sambung Rasa di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah yang dipusatkan di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten. (Angga Purenda/Radar Solo)
Kegiatan Sambung Rasa di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah yang dipusatkan di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten, Jumat (17/7/2026). (Angga Purenda/Radar Solo)

RADARSOLO.COM-Ada yang berbeda dalam gelaran Sambung Rasa yang digelar pada Jumat (17/7/2026).

Jika biasanya kegiatan serap aspirasi ini menyasar wilayah pinggiran atau perbatasan, kali ini Pemkab Klaten menggelarnya di jantung kota.

Kegiatan dipusatkan di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten, Kecamatan Klaten Tengah.

Menjadi wadah pertemuan antara jajaran pemkab dengan warga Kelurahan Kabupaten.

Baca Juga: Hadapi Grup Neraka Liga 2, Ricky Nelson Tanamkan Mental Pantang Takut di Persis Solo

Menariknya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) datang ke lokasi acara dengan mengayuh sepeda dari Rumah Dinas Bupati.

Langkah ini sekaligus menjadi kampanye untuk menyosialisasikan keberadaan jalur sepeda yang membelah pusat kota Klaten.

"Kami ingin menjangkau seluruh wilayah agar ada keadilan bagi seluruh warga Maka dari itu, kali ini Sambung Rasa digelar di tengah kota, tepatnya di Kelurahan Kabupaten," ujar Hamenang saat ditemui seusai acara.

Meskipun berada di wilayah perkotaan, Hamenang mengungkapkan bahwa Kelurahan Kabupaten masih menyimpan berbagai persoalan klasik.

Isu yang paling mendominasi dan menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan sampah.

Baca Juga: Sambut Wajib Belajar 13 Tahun, Pokja Bunda PAUD Kabupaten Klaten Periode 2026–2030 Resmi Dikukuhkan

Hamenang menegaskan, penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, melainkan butuh kolaborasi dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah daerah tentu akan hadir. Namun di sisi lain, bagaimana peran serta warga untuk mengurangi sampah dari hulunya, yaitu dari rumah tangga masing-masing. Kuncinya adalah kolaborasi," jelasnya.

Menjawab usulan warga terkait pengadaan mobil pengangkut sampah, Hamenang menyatakan akan mengkajinya terlebih dahulu karena proses pengadaannya membutuhkan waktu.

Sebagai solusi cepat, ia menawarkan penempatan kontainer sampah di titik strategis agar bisa diangkut setiap hari oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Baca Juga: Resmi Meluncur! Mitsubishi XForce Hybrid Dibanderol Mulai Rp 400 Jutaan, Makin Irit dengan Garansi Baterai 10 Tahun

"Untuk armada pengangkut sampah, idealnya memang harus terus ditambah seiring bertambahnya jumlah warga dan wisatawan. Kami rencanakan ada penambahan armada pada tahun 2027. Di tingkat hilir, tahun depan permasalahan TPA Troketon ditargetkan rampung, sementara di tingkat menengah kita dorong optimalisasi TPS 3R dan Bank Sampah," urai bupati.

Saat ini, volume sampah yang masuk ke TPA Troketon mencapai sekitar 200 ton per hari, di mana baru sekitar 50–60 persen yang berhasil dikelola.

Sisanya diharapkan bisa ditekan melalui pemilahan sampah organik dan anorganik secara mandiri sejak dari rumah.

"Surat Edaran (SE) sudah kami keluarkan. Kami juga berkolaborasi dengan RT, RW, hingga kader PKK untuk sosialisasi. Mengedukasi dan menyadarkan masyarakat ini memang tidak mudah, tapi kami akan lakukan terus-menerus tanpa henti," imbuh Hamenang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kabupaten, Lisincia Kartika Dewi, memanfaatkan momentum Sambung Rasa ini untuk menyampaikan tiga persoalan yang dihadapi wilayahnya langsung kepada Bupati.

Selain urusan sampah, Kartika menyoroti kondisi Gedung Kantor Kelurahan Kabupaten yang dinilai sudah kurang representatif.

Baca Juga: I Gede Aditya Pamitan dengan Persis Solo, Ternyata Bukan Dicoret, Ini Alasan Sebenarnya

Terletak di jalur protokol yang strategis, kantor kelurahan kerap memicu kemacetan lalu lintas saat menggelar kegiatan besar.

"Gedung kelurahan kami berada di jalan yang padat. Kalau kami ada acara besar yang mengundang 50 orang RT dan RW saja, kami kesulitan lahan parkir hingga terpaksa menggunakan bahu jalan. Ini sering memicu kemacetan. Kami mohon hal ini bisa menjadi pertimbangan Bapak Bupati," ungkap Kartika.

Masalah lain yang tak kalah pelik adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagai kelurahan yang berada di pusat kota, Kelurahan Kabupaten saat ini tidak memiliki staf berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama sekali.

Baca Juga: Sunyinya Hutan Kota Sungkur: Misteri Hilangnya Kerkof Belanda dan Pemakaman Eropa di Tengah Kota Klaten

"Jabatan struktural yang terisi hanya Plt Lurah dan satu Kepala Seksi (Kasi). Selebihnya, kami hanya dibantu oleh satu ASN P3K penuh waktu dan lima ASN P3K paruh waktu. Mohon ini bisa menjadi perhatian khusus," tuturnya.

Meski didera keterbatasan personel, Kartika memastikan pelayanan publik di Kelurahan Kabupaten tetap berjalan prima tanpa kendala.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi tingginya kesadaran warga Kelurahan Kabupaten dalam memenuhi kewajiban mereka.

"Yang menjadi penyemangat kami, kesadaran warga dalam membayar pajak sangat tinggi. Setiap tahun, Kelurahan Kabupaten selalu meraih peringkat pertama dalam ketaatan membayar pajak se-Kecamatan Klaten Tengah," ujar Kartika. (ren)

Editor : Tri Wahyu Cahyono
Sumber : Radarsolo.jawapos.com
atasi masalah sampah sambung rasa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo