RADARSOLO.COM - BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi layanan penyakit jantung pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care.
Pendekatan inovatif tersebut menempatkan health outcomes (hasil kesehatan pasien) serta efisiensi total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai tambah bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan, transformasi ini sangat mendesak untuk menjawab tantangan soal lonjakan biaya pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Tingkatkan Standar Pelayanan JKN, BPJS Kesehatan Implementasikan Program Customer eXcellence 126
Serta untuk memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang paling optimal dan berkesinambungan bagi masyarakat Indonesia.
"Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga kemampuan memastikan pelayanan tersebut menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat," papar pria yang akrab disapa Pujo tersebut, Rabu (16/9).
Pujo membeberkan besarnya tantangan pembiayaan di tingkat rumah sakit.
Baca Juga: 1.400 Pekerja Rentan di Karanganyar Dikaver BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp 191,3 triliun.
Dari angka fantastis tersebut, sekitar 87,1 persen di antaranya tersedot untuk realisasi pembiayaan di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian utama akibat tingginya tingkat utilisasi dan besarnya beban anggaran.
Pada 2025, kasus penyakit jantung yang dijamin Program JKN menembus lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp 17,35 triliun.
Guna menekan tingginya angka tersebut, Pujo menekankan pentingnya penguatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai benteng utama di hulu.
"Banyak kasus penyakit jantung adalah dampak dari faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Karena itu, perlu penguatan pelayanan promotif dan preventif di FKTP, seperti pengendalian tekanan darah, gula darah, pemantauan HbA1C rutin, kepatuhan pengobatan hingga pemantauan peserta berisiko tinggi," jelasnya.
Sementara di tingkat rujukan (rumah sakit), BPJS Kesehatan mendorong penerapan tata laksana klinis berbasis mutu dan outcome.
Beberapa langkah strategis yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, pemanfaatan pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR) serta penerapan staged revascularization.
Indikator pemantauan mutu juga digeser dari indikator proses menuju indikator outcome, seperti waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, hingga efisiensi sistem rujukan.
"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," tegas Pujo.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Luncurkan NADI JKN, Warga Boyolali Bisa Cicil Iuran Mulai Rp1.000 Lewat BUMDes
Dukungan terhadap langkah ini datang dari berbagai pihak.
Mewakili Panglima Kodam III/Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso menyebut kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh teknologi mutakhir, tapi juga kemudahan akses, kecepatan, dan mutu layanan.
"Kodam III/Siliwangi mendukung penuh program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor," ungkap Tri.
Senada, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan komprehensif, aman, dan berorientasi pada pasien.
Ia mencatat pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira sangat tinggi.
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang seluruhnya merupakan peserta JKN.
Dari sisi pengawasan masyarakat, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengingatkan bahwa penyakit jantung sangat berkaitan erat dengan gaya hidup.
Oleh karena itu, edukasi pola hidup sehat harus terus digalakkan di samping penerapan efisiensi anggaran berbasis outcome.
"Penyakit jantung berbiaya sangat tinggi. Untuk menekan angkanya, upaya promotif dan preventif harus menjadi prioritas. Pendekatan Value-Based Health Care ini sangat penting karena kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa," ujar Timbul. (ren/ria)
Editor : Syahaamah Fikria