RADARSOLO.COM- Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten terus berupaya mendongkrak dan mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
Hal itu dilakukan guna mendukung pelaksanaan 10 program prioritas yang telah dicanangkan oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Muaranya akan berakhir pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Klaten.
Seperti diketahui pada tahun ini untuk PAD Kabupaten Klaten ditarget sebesar Rp 573,3 miliar.
Terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 352 miliar, retribusi daerah 182,6 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 24,1 miliar serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 14,5 miliar.
Berdasarkan data dari BPKPAD Klaten hingga pekan ketiga September 2026, untuk realisasi PAD telah mencapai Rp 375, 2 miliar atau setara 65,44 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 573,3 miliar.
Sementara itu, dari komposisi PAD tersebut menjadikan sektor pajak daerah tumpuan utama dari PAD Kabupaten Klaten.
Untuk realisasinya hingga pekan ketiga September 2026 sudah mencapai Rp 242,8 miliar atau setara 68,98 persen dari target sekira Rp 352 miliar.
Dari data BPKPAD Klaten, untuk sektor pajak daerah terdapat delapan jenis pajak sebagai penopang utama. Meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Baca Juga: Kejar Target Rp 352 Miliar, BPKPAD Klaten Optimalisasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah
Selain itu, ada juga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten Muh. Himawan Purnomo menjelaskan bahwa secara makro penerimaan pendapatan sebenarnya tidak ada perubahan drastis dari tahun ke tahun.
Meski saat ini sudah terdapat jenis pajak baru seperti opsen PKB dan opsen BBNKB.
“Kalau sebelumnya bayar pajak (opsen PKB dan opsen BBNKB) masuk ke provinsi dulu, dihitung di sana. Baru bagi hasil dalam bentuk dana transfer. Kalau sekarang dengan opsen, begitu dibayar langsung dipecah dua menjadi bagian provinsi dan bagian daerah,” ujar Himawan saat ditemui Jawa Pos Radar Solo beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, dana yang dahulunya masuk dalam pos dana transfer daerah kini langsung bergeser masuk ke pos pendapatan daerah.
Hal inilah yang menyebabkan porsi PAD Klaten juga mencatatkan peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya.
Menurut Himawan, optimalisasi penerimaan PAD ini sangat penting karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah.
Terlebih lagi menjadi penopang utama 10 program prioritas di antaranya di sektor infrastruktur seperti program dalan alus, padang dan banyu lancar.
Kemudian penyediaan pupuk murah, mudah dan insentif bagi petani. Bantuan modal usaha bagi petani hingga layanan gratis berobat.
“APBD kan pengejawantahan dari program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas visi dan misi kepala daerah. Harapannya tentu yang utama untuk pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan visi-misi dan ending-nya adalah kesejahteraan masyarakat,” tegas Himawan.
Kini dengan sisa waktu hingga akhir tahun anggaran 2026, BPKPAD Klaten optimistis target realisasi PAD Rp 573,3 miliar dapat tercapai secara maksimal guna memastikan seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan berkesinambungan. (ren)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com